4 Aksi Protes Mahasiswa soal UKT di USU, Unri, Unsoed, dan UNS

Edy Ikhsan selaku Wakil Rektor I USU yang menyambut massa aksi, enggan menandatangani pakta integritas yang telah disediakan mahasiswa.

"Saya tidak akan menandatangani itu sebelum kita duduk, kalian ada 7 orang intelektual, itu Pak Rektor yang tandatangani kalau benar ada kesalahan mengakali urusan UKT untuk kepentingan para pimpinan Civitas sumatera Utara," ujarnya ditengah dialog dengan massa aksi.

Adapun beberapa hal yang disampaikan BEM se-USU adalah sebagai berikut:

1. Menuntut pencabutan SK Rektor Nomor 1194/UN5.1.R/SK/KEU/2024 tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Studi Sarjan dan Diploma Jalur Masuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes dan Seleksi Mandiri di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.

2. Menuntut transparansi alokasi kas USU 2023 dan Laporan Keuangan USU tahun 2024.

3. Menuntut transparansi penggolongan dan banding UKT.

4. Menuntut pembangunan fasilitas sesuai kebutuhan mahasiswa.

2. Unri

Mahasiswa Unri menggelar aksi demonstrasi terkait kenaikan UKT di depan gedung rektorat pada Selasa (14/5/2024).

Para mahasiswa menyuarakan soal kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institus (IPI) yang dinilai sangat mahal dan memberatkan.

Dikutip dari TribunPekanbaru.com, sejumlah mahasiswa terlihat membawa spanduk dan poster dengan tulisan berisi aspirasi dan sindiran.

Misalnya, 'UKT untuk Kalangan Tinggi' serta 'UNRI Berkabung'. Massa yang hadir turut menyampaikan orasi secara bergiliran serta kompak menyanyikan yel-yel.

Rektor Universitas Riau, Sri Indarti, pun menemui massa aksi yang memenuhi area gedung rekorat itu.

Ia menyatakan pihaknya mempersilakan jika ada mahasiswa, orang tua, atau masyarakat lainnya yang menyatakan keberatan atas kenaikan uang kuliah itu.

"Kita membuka kanal pengaduan keberatan atau segala macam. Oleh sebab itu, kita buka beberapa hari ini kanal pengaduan. Tapi kami juga sudah mengambil inisiatif. Kemarin sore kita sudah rapat. Akhirnya kita sepakati, jadi yang 12 itu kan SK-nya. Tapi implementasinya kan kita. Hasil kesepakatan kita."

"Dan akhirnya setiap dekan mengajukan, misalnya, Hukum sampai 5 saja, kita akomodir. Karena dekan-dekan yang tahu kondisi mahasiswanya masing-masing. Misal Perikanan, sampai UKT 5, kita penuhi. Tapi yang jelas kita tetap berkeadilan. Jadi yang UKT 1, UKT 2, tetap minimal 20 persen," terangnya.