Pilpres 2024
VIDEO Saat Ganjar Terima Keluhan Masuk Kerja Harus Nyogok: PR yang Mesti Kita Selesaikan
Ganjar menerima keluhan dari kaum buruh di Karawang soal sulitnya mencari kerja dan adanya praktik sogok menyogok untuk mendapatkan pekerjaan.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye di sejumlah wilayah di kawasan Bekasi hingga Karawang, Jawa Barat sejak Kamis (14/12/2023) kemarin.
Di Bekasi, Ganjar bertemu dengan para nelayan, petani dan buruh di Babelan.
Di depan Ganjar, Petani mengeluhkan kesulitan menghadapi kelangkaan pupuk, sulitnya air, sampai harga jual padi yang rendah.
Para petani di Babelan berharap Ganjar bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan mempermudah akses pembelian pupuk, mengatasi kelangkaan air, sampai memperbaiki nilai jual padi.
Ganjar mengatakan, jika terpilih menjadi presiden, ia akan membenahi data petani menjadi satu data besar yang dapat diakses hanya dengan satu KTP.
Ganjar juga menyambangi Pondok Pesantren Nurul Huda, Kabupaten Bekasi.
Pondok Pesantren Nurul Huda pernah membantu pemenangan Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 silam, sebagai cawapres pendamping Jokowi Widodo (Jokowi).
Kemudian Jumat (15/12/2023) pagi ini, Ganjar menyambangi relawannya di Karawang.
Ganjar menerima keluhan dari kaum buruh di Karawang soal sulitnya mencari kerja dan adanya praktik sogok menyogok untuk mendapatkan pekerjaan.
Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu mengatakan, permasalah sulitnya mencari kerja menjadi tugas yang bakal diselesaikannya, jika terpilih di 2024 nanti bersama calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD.
Hal itu disampaikan Ganjar saat menyambangi relawan pendukungnya, di Karawang, Jawa Barat, pada Jumat (15/12/2023).
Keluhan yang sama ditemukan Ganjar, saat ia mengonfirmasi permasalahan tersebut kepada relawannya, di Karawang.
"Eh tadi saya jalan di kampungnya, keluar lagi 'Pak anak saya 2 Pak udah tua' 'Berapa umurnya?' '24' 'itu mah masih muda' 'tapi enggak bisa kerja Pak', bahasanya sama katanya nyogok," ungkap Ganjar.
"Betul-betul emang benar (terjadi)?" tanya Ganjar.
"Betul," jawab beberapa relawan.
Merespons hal itu, Ganjar menduga ada praktik yang tidak benar dalam proses rekrutmen yang dijalani calon pekerja.
"Saya menduga, dugaan saya caranya satu tidak benar, karena dia kemungkinan tidak melamar langsung ke perusahaan. Dua mungkin ini outsourcing. Tapi apapun itu ini tidak benar," ucap Ganjar.
Adapun Ganjar mengatakan, solusi untuk permasalahan ini adalah dengan menghubungkan sekolah dengan perusahaan.
Lebih lanjut, menurutnya, hal ini dapat diakomodasi oleh pemerintah.
"Tapi kalau saya tarik pada akar rumputnya, maka problemnya adalah mereka yang sudah sekolah ini mesti kita hubungkan ke industri, tentu pemerintah," kata Ganjar.
Meski demikian, ia juga tak menampik, bahwa sebelum disalurkan ke perusahaan-perusahaan, anak-anak yang baru lulus sekolah itu harus dipastikan memiliki keahlian.
"Ya kalau DPRD pernah membuat aturan ya, 60 persen kurang lebih mesti warga lokal, apa artinya? Keluarga yang ada di Karawang mesti disiapkan anaknya untuk sekolah dan punya keterampilan, tanpa itu lewat. Karena dunianya berkompetisi, maka anak-anak kita mesti kita bekali keahlian" tutur Ganjar.
"Ini poin sedikit aja yang bapak ibu bisa ceritakan kepada mereka. Kita akan selesaikan soal itu, saya selesaikan nanti sama Pak Mahfud."
Di sisi lain, Ganjar mengungkapkan, ia memiliki pengalaman saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dimana untuk membangun rantai antara pemerintah, sekolah, dan perusahaan perlu dilakukan sejak awal.
"Waktu ditanya 'gimana Pak Ganjar praktiknya?', oh 10 tahun saya jadi gubernur sedikit ada pengalaman, bahwa memang menyiapkannya mesti dari awal, satu membuat kebijakan, kedua ada sekolahnya, kemudian menggandengkan dengan perusahaan," ucap Ganjar.
"Bahkan beberapa perusahaan kita minta untuk langsung bekerja sama dengan sekolah-sekolah, maka anak-anaknya kita siapkan betul pada soal itu," sambungnya.
"Ini cerita yang nanti bisa disampaikan kepada yang lain. Itu substansi dari kami jalan-jalan selama ini."(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.