Sambut Hari HAM Internasional, Aktivis Gerak 98 Luncurkan “Buku Hitam Prabowo Subianto”

Meski Prabowo dalam pengakuannya mengklaim hanya menculik sembilan aktivis yang kemudian dibebaskan, kata Azwar, kesaksian mereka yang bebas itu menunjukkan bahwa para aktivis lainnya yang masih hilang juga berada bersama mereka.

“Artinya, 13 orang itu, ada dalam satu kelompok dengan mereka yang kemudian dibebaskan, sebagaimana yang kami paparkan juga dalam buku ini,” tuturnya.

Ia melanjutkan tumpulnya proses hukum yang berkelindan dengan kepentingan politik dari mereka yang berkuasa, sekali lagi, “tidak berarti bahwa Prabowo bisa bebas dari peristiwa-peristiwa kelam di masa itu, seperti yang diklaim oleh pendukungnya.”

Baca juga: Kumpulan Ucapan Hari HAM Sedunia 2023, Cocok Dibagikan ke Media Sosial

Cawe-cawe Jokowi

Di bagian lain buku ini, penulis juga menyoroti cawe-cawe Presiden Jokowi dalam upaya menyokong Prabowo dan putranya, Gibran.

Sorotannya, kata dia, terfokus pada pencalonan mereka dengan catatan kelam merusak hukum lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial karena lahir dari proses yang melabrak etika dan penuh konspirasi.

“Putusan kontroversial itu sarat kepentingan politik, terutama karena MK diketuai Anwar Usman, paman Gibran, yang diduga turut melobi dan mengintervensi hakim konstitusi lain agar mengabulkan uji materi pasal dalam UU Pemilu serta menambah norma (hukum) baru, dan Gibran, amat sangat jelas adalah pihak yang memetik manfaat atas itu," imbuhnya.

Ia menjelaskan upaya Jokowi meloloskan Prabowo-Gibran merupakan soal serius bagi masa depan demokrasi Indonesia yang susah payah dibangun sejak reformasi 1998.

Terhadap hal itu, ia mempertanyakan sikap Prabowo yang tidak peduli bahkan menerima begitu saja dipasangkan dengan Gibran.

Menurutnya, sikap itu justru mengafirmasi orientasi Prabowo yang tidak peduli soal cara-cara bobrok untuk meraih kekuasaan, asalkan menguntungkan baginya.

“Padahal, ini bukan hanya soal meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden atau narasi anak muda seperti yang dikampanyekan. Tetapi menyangkut marwah hukum di negeri ini, salah satu aspek penting demokrasi. Bila MK saja dapat di intervensi, lalu apakah mungkin seluruh instrumen demokrasi elektoral ini bisa bekerja dan berjalan fair?," ujarnya.

Pilpres 2024, Pertaruhan Masa Depan Demokrasi

Pilpres 2024 tidak hanya memilih pemimpin pengganti Jokowi, tetapi juga menentukan nasib Indonesia ke depan.

Apakah demokrasi yang diperjuangkan dengan susah payah 25 tahun silam akan bergerak maju atau mengalami kemunduran?

"Perjuangan reformasi 98 merupakan kehendak bersama seluruh elemen rakyat untuk menumbangkan rezim otoriterianisme Suharto di masa itu. Melihat rekam kelam Prabowo, sulit untuk tidak mengatakan bahwa ia bisa jadi akan menoleransi kekejaman-kekejaman serupa, jika menjadi presiden. Saat di militer saja, ia telah melampaui kewenangannya, tidak mengikuti prosedur, dan menyingkirkan pertimbangan kemanusiaan demi stabilitas,” jelas Azwar Furgudyama.

Kendati Prabowo kerap beretorika akan menghormati proses demokrasi Indonesia, namun berkaca dari sejarah kelam, karakternya, retorika dan gaya kepemimpinannya, kata Azwar, ia memiliki potensi besar untuk mengembalikan Indonesia ke arah otoritarianisme.

Bagi Azwar, sebuah masa depan di mana cita-cita proklamasi dan reformasi dapat dijalankan, bila ada kebebasan bersuara tanpa takut diculik, dan harapan untuk penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu itu, hanya bisa terwujud dalam sistem yang demokratis.

Baca juga: Ingatkan Sejarah, Pameran Foto Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu Terpampang di Konser Bongkar GBK