RUU DKJ
Pakar Hukum Tata Negara Kritik RUU DKJ: Gubernur Jakarta dapat Ditunjuk Presiden
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI.
Penulis:
Rahmat Fajar Nugraha
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/11/2023). DPR setuju dibahas RUU DKJ yang isinya draftnya antara lain Gubernur Jakarta bisa ditunjuk langsung presiden.
Sementara Fraksi PKS menolak.
"Yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Dan satu fraksi yaitu Fraksi PKS menolak," ungkap Lodewijk.
Setelah itu, Lodewijk meminta persetujuan kepada sidang dewan terhadap RUU DKJ yang semula usul inisiatif Baleg DPR RI.
"Dengan demikian 9 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang tentang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-undang usul DPR RI?" tanya Lodewijk.
"Setuju," jawab anggota dewan.
Berita Terkait
RUU DKJ
| Baleg DPR Targetkan Pembahasan Tingkat Pertama RUU DKJ Selesai pada Masa Sidang IV |
|---|
| Penjelasan Stafsus Presiden soal Jakarta Kehilangan Status Ibu Kota Sejak 15 Februari |
|---|
| Jakarta Sudah Kehilangan Status DKI, Baleg DPR Segera Rampungkan RUU DKJ |
|---|
| 5 Fakta Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, Anies hingga Ganjar Beri Kritik |
|---|
| Pakar Hukum Tata Negara Ungkap 3 Keanehan RUU DKJ, Duga Ada Unsur Politis |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.