Saran Aktivis WALHI untuk Atasi Polusi Udara, Maksimalkan Transportasi Umum

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polusi udara di Jakarta sebenarnya bukan baru-baru ini terjadi.

Menurut aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),Muhammad Aminullah, banyak yang menjadi sumber polusi udara di Jakarta.

Salah satunya berasal dari transportasi pribadi.

Menurut aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),Muhammad Aminullah, banyak sumber polusi udara di Jakarta salah satunya transportasi.

Menurut Aminullah, pemerintah perlu mengupayakan ketergantungan masyarakat dengan transportasi pribadi.

Baca juga: Perhimpunan Dokter Paru Imbau Masyarakat Gunakan Masker dengan Benar di Tengah Polusi Udara

"Melepas ketergantungan masyarakat dengan transportasi pribadi, dengan memaksimalkan transportasi publik," ungkapnya saat diwawancarai Tribunnews, Sabtu (19/8/2023).

Menurut Aminullah, pemerintah tahu transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi cukup besar.

Namun, menurutnya pemerintah memberikan stimulus masyarakat tetap menggunakan kendaraan.

Di antaranya seperti menambahkan jalan raya.

Baca juga: Jakarta Sedang Tak Baik-baik Saja, Pemerintah Dianjurkan Buat UU Pengendalian Polusi Udara

"Padahal kan semakin besar jalan, semakin banyak mobilnya. Polusi tidak akan selesai, kecuali pemerintah berani secara radikal menghentikan atau membatasi kegunaan kendaraan pribadi," papar Aminullah.

Ia pun mencontohkan Korea Selatan yang menggusur 16 ruas jalan tol dan dialihkan ke transportasi publik.

*Putuskan Ketergantungan Transportasi Pribadi

Menurut Aminullah, banyaknya penggunaan transportasi pribadi di Jakarta karena mobilisasi yang dinamis.

Selain itu menggunakan transportasi pribadi masih dirasa lebih nyaman, aman dan murah.

Berbeda dengan transportasi publik yang belum memiliki karakteristik serupa.

Oleh karena itu, menurut Aminullah penting untuk memaksimalkan transportasi publik.

Pertama, memastikan transportasi aman.

"Sekarang masih belum aman. Masih mengalami beberapa pelecehan seksual.
Masih mengalami dimalingi, copet, belum menimbulkan rasa aman," tuturnya.

Kedua, selain memastikan keamanan dari transportasi publik, juga diyakinkan soal keterjangkauan akses.

"Ini belum bisa dihadirkan pemerintah. Termasuk infrastruktur fase pendukung. Misalnya halte. Kalau bicara transportasi publik tidak hanya tentang ketersediaan moda saja," kata Aminullah.

Misalnya, apakah halte sudah terintegrasi dengan masyarakat.

Pada beberapa kawasan, masyarakat perlu menggunakan motor atau layanan ojek online demi pergi ke halte atau stasiun.

"Beberapa kawasan untuk ke halte tidak bisa karena jauh, panas tidak ada trotoar. Kalau jalan itu tidak aman, berdebu, rawan kecelakaan, itu kan tidak aksesibel," tegasnya.

Selain itu, pemerintah sudah perlu mempertimbangkan berhenti membangun jalanan tol.

Serta tidak lagi mempermudah pembelian kendaraan pribadi.

"Dialihkan dengan transportasi publik yang mumpuni dan nyaman," tutupnya.