2 Alasan Pertimbangan Jokowi Pilih Budi Arie Jadi Menkominfo Versi Pengamat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023) pagi.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, keputusan Presiden Jokowi memilih Budi Arie sebagai Menkominfo dinilai sudah tepat.

Qodari menjelaskan setidaknya dua alasan yang menjadi pertimbangan Jokowi dalam memutuskan Budi Arie sebagai Menkominfo.

Di sisi lain, Qodari melihat Partai Nasdem sudah tidak lagi seirama dengan Jokowi karena mengusung jargon perubahan sejak mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden.

Hal itu dinilai kontra dengan pemerintah yang mengusung gagasan keberlanjutan.

Qodari menilai, posisi Kementerian Kominfo sangat strategis dalam konteks komunikasi publik.

Pasalnya, Kominfo adalah pihak yang berperan besar dalam mengkomunikasikan keberhasilan dari pemerintahan sekarang ini.

Qodari melihat sosok Budi Arie memiliki banyak pengalaman dalam bidang komunikasi publik.

Pengamat Nilai Presiden Jokowi Tepat Pilih Budi Arie sebagai Menkominfo

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023) pagi.

Sebelumnya, pria kelahiran 20 April 1969 itu saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, keputusan Presiden Jokowi memilih Budi Arie sebagai Menkominfo dinilai sudah tepat.

Qodari menjelaskan setidaknya dua alasan yang menjadi pertimbangan Jokowi dalam memutuskan Budi Arie sebagai Menkominfo.

Pertama, Qodari menyebut kekosongan posisi di Kementerian Kominfo karena ada kasus korupsi BTS yang menyeret Johnny G Plate dari Partai Nasdem.

Sementara itu, jika diisi oleh partai lain akan mengubah peta konstelasi, sehingga pilihan Jokowi jatuh pada relawan menjadi sangat tepat.

Di sisi lain, Qodari melihat Partai Nasdem sudah tidak lagi seirama dengan Jokowi karena mengusung jargon perubahan sejak mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden.

Hal itu dinilai kontra dengan pemerintah yang mengusung gagasan keberlanjutan.

"Jadi memang agak sulit Menkominfo ini di tangan Nasdem," kata Qodari, kepada wartawan Senin (17/7/2023).

Budi Arie Memiliki Banyak Pengalaman dalam Bidang Komunikasi Publik

Qodari menilai, posisi Kementerian Kominfo sangat strategis dalam konteks komunikasi publik.

Pasalnya, Kominfo adalah pihak yang berperan besar dalam mengkomunikasikan keberhasilan dari pemerintahan sekarang ini.

"Nah kalau menterinya dari partai yang wacana perubahan kan tentu tidak bisa diharapkan bahwa tone keberhasilan dan keberlanjutan itu akan muncul," ujarnya.

Kedua, Qodari melihat sosok Budi Arie memiliki banyak pengalaman dalam bidang komunikasi publik.

"Kenapa Budi Arie, saya lihat dia sebagai seorang individu punya pengalaman di bidang media pernah dalam sejarah hidupnya itu menjadi misalnya Pemimpin Redaksi Suara Mahasiswa UI," ujar Qodari.

Diketahui, Budi Arie pernah menjadi Redpel Majalah Suara Mahasiswa UI tahun 1993-1994, ia juga pernah mengelola Mingguan Media Indonesia tahun 1994-1996.

Saat era reformasi, Budi Arie mendirikan Surat Kabar ‘BERGERAK’ yang kritis terhadap pemerintah tahun 1998, kemudian ikut menjadi bagian awal dari berdirinya Mingguan Ekonomi Kontan. Budi menjadi jurnalis Kontan dari tahun 1996 hingga 2001.

Dengan pengalamannya tersebut, lanjut Qodari, Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah kepemimpinan Budi Arie akan lebih mudah dalam menyampaikan keberhasilan dan program pemerintah kepada masyarakat dengan maksimal.

“Kemudian posisi dia sebagai relawan pada hari ini menurut saya juga memberikan jaminan bahwa suara atau konten yang akan dibawa adalah konten-konten keberhasilan pemerintahan," katanya.

Lebih lanjut, selain sebagai jurnalis senior, Budi Arie juga terkenal sebagai aktivis sejak zaman mahasiswa yang tangguh di lapangan itu konsisten membela dan berada di belakang Presiden Jokowi.

“Pada hari ini yang paling konsisten berada di belakang Pak Jokowi itu kan relawan karena kalau partai politik ini suka punya logika-logikanya sendiri begitu yang belum tentu sejalan dengan Pak Jokowi,” ucapnya.

Saat ini kata Qodari, Budi adalah Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), salah satu kelompok relawan terbesar yang mendukung Jokowi sejak 2014 lalu dan dikenal loyal serta tegak lurus dengan perintah Presiden Jokowi.

Dalam Sejarahnya, Budi Arie dipercaya memimpin gerakan mahasiswa sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP UI 1994 dan juga Presidium Senat Mahasiswa UI (1994/1995). Aktif mendirikan dan membina Forum Studi Mahasiswa (FSM) UI dan juga Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM ) UI.

Kemudian mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta (GSJ) dan Masyarakat Profesional Indonesia (MPI). Semasa gerakan reformasi mahasiswa UI pada tahun 1998, bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI juga membidani lahirnya Keluarga Besar (KB) UI.

“Pengalaman dia lapangan, pengalaman dia istilahnya membela Pak Jokowi bahkan ketika Pak Jokowi belum ditetapkan PDI Perjuangan sebagai calon presiden pada tahun 2013 itu memberikan semacam garansi bahwa Budi sudah tahu betul mengenai Pak Jokowi luar dalam, bisa menyusun wacana atau argumentasi yang memperkuat Pak Jokowi dan saya kira itu yang diambil dari seorang Budi Ari Setiadi pada hari ini,” ucapnya.

Qodari menambahkan, loyalitas yang ditunjukkan Budi Arie kepada Jokowi sejak sebelum menjabat presiden tersebut, memberikan kepercayaan kepala negara kepada Budi Arie untuk mensukseskan agenda dan pencapaian pemerintahan ke depan secara maksimal.

“Apalagi beberapa relawan yang saya kira statement-nya itu tegak lurus dengan Jokowi, pada hari ini kan relawan itu kan saya lihat ada dua kategori ada yang sudah berpihak ada juga yang masih katakanlah tegak lurus kepada Jokowi,” katanya.

“Yang tegak lurus kepada Jokowi inilah yang sekiranya memberikan jaminan mengenai wacana keberpihakan kepada Jokowi yang bersifat maksimal,” pungkas Qodari.

Lantik Budi Arie Sebagai Menkominfo, Jokowi Ingin Pembangunan BTS Rampung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan mengangkat Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny Plate yang terseret kasus korupsi.

Presiden mengatakan hanya memiliki waktu yang sangat pendek di sisa masa jabatannya sebagai presiden.

Oleh karena itu ia ingin masalah prioritas di Kemenkoinfo dapat diselesaikan dengan cepat.

"Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek. Satu setengah tahun kurang sehingga saya ingin yang pertama di kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Senin, (17/7/2023).

Penyelesaian yang dimaksud selain masalah hukum yakni masalah pembangunan tower atau menara BTS.

Hal itu karena menyangkut layanan komunikasi masyarakat di daerah terdepan atau terluar.

"Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daersh terdepan dan tertinggal," kata Jokowi.

Jangan sampai kata Jokowi, pembangunan BTS menjadi terbengkalai karena adanya masalah hukum.

Oleh karena itu, Menkominfo yang baru diharapkan dapat segera menyelesaikan pembangunan BTS.

"Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai ini yang saya nggak mau. ini tugas berada di situ," katanya.

Ditanya Soal Strategi Sebagai Menkominfo, Budi Arie: Gak Boleh Diomongin, Nanti Ketahuan Kompetitor

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru dilantik, Budi Arie Setiadi, enggan membeberkan strateginya sebagai menteri.

Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers usai melakukan serah terima jabatan (sertijab) dari Plt. Menkominfo yang juga Menkopolhukam, Mahfud MD, di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Awalnya ia ditanya bagaimana strategi dia dan Wakil Menkominfo yang juga baru dilantik, Nezar Patria, melaksanakan berbagai program Kemenkominfo di sisa periode pemerintahan ini.

"Iya, saya paham kan ada peluncuran (satelit) Satria dan lain-lain. Kita mau maksimal di waktu tersisa ini. Selesaikan target-target yang sudah dicanangkan Pak Presiden untuk jadi bagian penting legacy pemerintah Jokowi," kata Budi.

Kemudian, ia ditanya mengenai gambaran strategi yang akan ia jalani. Sayangnya, Ketua Umum organisasi relawan Projo itu enggan memberi detailnya.

"Ada (tapi) nanti (dikasih tahunya, red). Strategi kan enggak boleh diomongin terbuka. Masa taktik diomongin gini. Ketahuan kompetitor nanti," ujar Budi.

Meski enggan menjabarkan strategi yang akan dijalankan dalam merampungkan berbagai target kementerian, Budi menyebut bahwa proyek menara Base Transceiver Station (BTS) akan tetap dilanjutkan.

Baca juga: Ditunjuk Jadi Menkominfo, Budi Arie Setiadi Kebanjiran Karangan Bunga dari Projo Seluruh Indonesia

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan fokus untuk terus mengeksekusi pengadaan infrastruktur digital, terutama BTS.

"Terutama BTS karena hak rakyat untuk mendapatkan bandwidth itu jangan sampai terbengkalai karena ada permasalahan di waktu lampau," kata Budi.

Ia menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk satuan tugas (satgas) guna memastikan percepatan akses digital.

"Tadi Presiden sudah sampaikan bahwa nanti akan bentuk satgas percepatan dan langkah-langkah," ujar Budi.

"Yang pasti Pak Presiden ingin memastikan pengadaan digital. BTS akan tetap jalan. Sehingga harus ada satgas percepatan berbagai isu digital dan lain-lain," lanjutnya. (tribun network/thf/Tribunnews.com)