AHY Singgung Etika Pejabat yang Atur Kebijakan Sesuai Bisnisnya

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal etika bisnis para pejabat negara saat ini.

Dalam pidato politiknya bertema Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik, AHY menyebut fenomena bisnis para pejabat negara saat ini kian memprihatinkan.

Pasalnya, saat ini muncul kabar para pejabat negara mengatur kebijakan sesuai dengan kebutuhan bisnisnya.

Hal tersebut tidaklah etis dilakukan seorang pejabat negara.

Bahkan AHY menyebut hal itu sama saja berburu di kebun binatang.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Live Forever - Oasis: You and I Are Gonna Live Forever

"Misalnya terkait keterlibatan pada pejabat negara dalam kegiatan bisnis di lingkungan pemerintahan atau lembaga negara."

"Itu menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu," kata AHY dikutip dari Kompas Tv, Jumat (14/7/2023).

Menurut AHY, dengan cara demikian tentu jelas ada konflik kepentingan di dalamnya.

"Lebih tidak etis kalau wilayah bisnis pejabat itu menggunakan anggaran negara, dimana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut, ini namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang," jelas AHY.

Baca juga: Tak Bakal Nihilkan Program Jokowi, AHY: Semoga Presiden Bisa Akhiri Masa Baktinya dengan Baik

Menurut AHY, hal ini tidaklah baik jika dilakukan terus berkepanjangan.

"Karenanya Demokrat berpendapat bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan," tegas AHY.

Selain itu, AHY juga menyoroti soal prinsip keseimbangan serta kesetaraan antar lembaga.

Sama seperti halnya, Undang-undang Dasar 1945 mengatur kewenangan setiap lembaga negara, termasuk presiden dan jajaran pemerintahannya.

Menurutnya, saat ini ada tanda-tanda keseimbangan antar lembaga mulai terganggu.

Baca juga: AHY Tegaskan Agenda Perubahan Demokrat Bukan Berarti Ganti Total Kebijakan Jokowi

"Dalam konstitusi yang telah dilakukan empat kali perubahan, semangat dan prinsip keseimbangan serta kesetaraan antar lembaga harus dijaga, agar tidak kembali lagi ketatanan era otoritarian dulu."

"Saat ini ada tanda-tanda bahwa kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara ini mulai terganggu," ujar AHY.

Dijelaskan AHY, di kalangan pemerhati konstitusi dan tata negara mulai melihat tendensi kembalinya konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.

Meskipun, tidak sedalam di era otoritarian dulu.

Baca juga: AHY Antar-Jemput saat Berangkat Haji Disebut Kode Minta Cawapres, Begini Tanggapan Anies Baswedan

"Sejarah memberikan pelajaran, kekuasaan tetap harus dikontrol oleh kekuasaan yang lain, agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian," jelas AHY.

Untuk itu Demokrat bertekad untuk menegakkan kembali kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara itu.

"tentunya sesuai prinsip check and balances dalam sistem presidensial," ungkap AHY.

Untuk itu, Partai Demokrat ingin memperjuangkan agenda perubahan demi masa depan yang lebih baik.

Parta Demokrat, kata AHY akan memperjuangkan perubahan dan perbaikan.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)