Partai Buruh Sebut Keterangan Pemerintah dalam Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja tidak Jelas

Namun, lanjutnya, krisis global terjadi. Sehingga, pemerintah merasa perlu menerbitkan Perppu Ciptaker sebagai langkah antisipatif krisis tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

"Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan batas waktu perbaikan Undang Undang 11/2020 paling lama 2 tahun. Namun akibat terjadi krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sehingga perlu bauran kebijakan yang anisitpatif dan pemulihan kepastian hukum dalam pelaksanaan Undang Undang 11/2020 maka perbaikan Undang Undang 11/2020 tidak dapat dilakukan secara biasa," jelas Asep.

Ia kemudian mengatakan, Perppu Ciptaker diterbitkan juga agar momentum antisipasi dampak krisis global yang dilakukan pemerintah tak terhambat, setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki.

"Dalam hal perbaikan Undang-Undang 11/2020 dilakukan dengan membuat Undang Undang seperti biasa, maka momentum antisipasi atas dampak krisis global dan proses hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 (tahun 2020) akan dapat hilang. Sehingga upaya pemerintah untuk melakukan kebijakan strategis akan terhambat," lanjutnya.

"Hal ini akan dapat membawa Indonesia ke dalam situasi krisis yang akan berdampak terjadinya penurunan perekonomian, penurunan infestasi, terbatasnya penciptaan lapangan kerja, terjadinya PHK, yang akibat selanjutnya akan dapat berdampak kepada masalah sosial dan politik," ungkapnya.

Terlebih, kata Asep, pemerintah menjadikan pengalaman krisis perekonomian yang pernah dialami Indonesia sebagai pelajaran penting yang perlu diantisipasi agar tak terjadi lagi.

"Kejadian krisis perekonomian pada tahun 1997 dan 1998 hendaknya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk melakukan tindakan antisipatif atas berbagai situasi yang berdampak signifikan kepada perkonomian, sosial, politik, dan keamanan," ucap Asep.