Wapres Maruf Amin Perintahkan Kementerian dan Lembaga Gunakan Anggaran Stunting Secara Efektif

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan bahwa anggaran yang ditujukan untuk program percepatan penurunan angka stunting tidak boleh digunakan untuk hal lain.

Seperti diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat menyentil terkait penggunaan anggaran stunting yang justru digunakan untuk hal-hal tidak penting.

Maruf pun menekankan agar anggaran yang memang dialokasikan untuk percepatan penurunan stunting agar diberi tanda khusus supaya tak disalahgunakan.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Sebut Intervensi Semua Pihak Perlu Dilakukan Guna Percepat Penurunan Stunting

"Anggaran (penanganan stunting) itu yang ada di berbagai kementerian dan lembaga kita minta diberi tanda. Sehingga anggaran yang ada di kementerian dan lembaga itu tidak boleh digunakan untuk yang lain," tegas Maruf Amin di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (6/7/2023).

Sehingga dijelaskan wapres, anggaran yang telah dialokasikan tersebut bisa benar-benar efektif untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.

"Sehingga betul-betul efektif untuk penurunan (stunting) bukan untuk hal yang diisinyalir," jelasnya.

Baca juga: Maruf Amin: Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tak Mudah, Perlu Perbaikan Implementasi Program

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 43 persen program pembangunan sebagaimana laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berpotensi tidak optimal.

Angka tersebut kata Jokowi merupakan angka yang sangat besar sekali.

"Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran, karena 43 persen itu bukan angka yang sedikit," kata Jokowi dalam pembukaan Rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2023, di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Kondisi tersebut kata Presiden karena cara penganggaran yang tidak benar.

Presiden mengaku banyak menemukan kesalahan penganggaran yang dilakukan daerah dalam menjalankan program.

Misalnya kata Presiden anggaran pengentasan stunting sebesar Rp10 miliar. Anggaran tersebut mayoritas habis digunakan untuk perjalanan dinas, rapat dan sebagainya.

"Saya baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp10 M untuk stunting. Dicek, Perjalanan dinas Rp3 M, rapat-rapat Rp3M, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp2 M, yang untuk benar-benar beli telur itu engga ada Rp2 M. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini," kata Presiden.

Hal tersebut kata Jokowi harus diubah. Seharusnya anggaran Rp10 M untuk penanganan stunting, mayoritas digunakan untuk membeli barang konkret yang diberikan kepada mereka yang stunting. Sementara sisanya buat kegiatan penunjang.

Baca juga: Tekan Prevalensi Stunting, Charles Honoris dan BKKBN Sosialisasi Pencegahan Stunting