Jusuf Hamka Tagih Utang Pemerintah
6 Fakta Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 M ke Pemerintah, Respons Sri Mulyani hingga Kronologi
Fakta-fakta Bos dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), Jusuf Hamka, menagih utang miliaran rupiah ke pemerintah, respons hingga kronologi.
Penulis:
Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor:
Tiara Shelavie
Ia merasa hanya diberikan janji saja.
"Dengan Departemen Keuangan saya sudah bicara ke bu menteri, baik secara lisan, tertulis, ketemu beliau, sampai sekarang cuma janji janji doang," katanya.
5. Respons Menkeu Sri Mulyani
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, merespons tagihan Jusuf Hamka melalui PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) senilai Rp 800 miliar.
Tagihan tersebut, terkait utang pemerintah yang belum dibayar.
Bendahara negara itu, mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih jauh.
Sehingga, ia enggan berbicara secara lebih jauh terkait hal itu.
"Saya belum lihat, saya belum pelajari," kata Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023).

6. Menko Polhukam
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan siap membantu bos perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), Jusuf Hamka, agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah.
Mahfud mempersilakan Jusuf ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut.
Ia juga siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan.
"Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu," kata Mahfud dalam keterangan video pada Minggu (11/6/2023).
"Tapi menurut saya gampanglah cuma itu. Tidak perlu memo-memo. Pastikan saja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia," sambungnya.
Mahfud mengatakan, bila ada hal terkait verifikasi dan sebagainya, Ia akan mengkoordinasikannya dengan Kemenkeu.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.