Kirim Surat ke Megawati, Denny Indrayana Minta Bantuan Cegah Gerakan Penundaan Pemilu

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengirim surat terbuka kepada Presiden Indonesia ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Jumat (2/6/2023).

Adapun surat tersebut, kata Denny, untuk meminta bantuan Ketua Umum PDI Perjuangan itu mencegah menguatnya gerakan penundaan Pemilu 2024.

Dalam surat tersebut, Denny mengatakan, bukan mempermasalahkan soal sistem Pemilu mana yang akan diterapkan.

Namun, ia menyampaikan kekhawatirannya secara terang-terangan kepada Megawati, bahwa banyak proses hukum saat ini yang bercampur dengan kepentingan sejumlah pihak jelang Pemilu 2024.

Terkait hal itu, ia kemudian menyinggung mengenai peninjauan kembali (PK) KSP Moeldoko di Mahkamah Agung (MA) perihal kepemilikan Partai Demokrat, yang saat ini masih berjalan.

Baca juga: Denny Indrayana: Pemilu 2024 Bisa Kacau Jika MK Putuskan Sistem Proporsional Tertutup

Denny kepada Megawati mengaku khawatir jika PK tersebut dimenangkan MA, maka akan berdampak pada ditundanya Pemilu 2024.

Karena itu, kata Denny, alasannya meminta bantuan kepada Megawati dikarenakan sosok putri mendiang Presiden Soekarno itu adalah sosok yang paling tegas menolak tiga periode masa jabatan presiden.

Baca juga: Denny Indrayana Klarifikasi, MK Tak Ambil Langkah Apapun Isu Bocornya Hasil Putusan Sistem Pemilu

Berikut ini surat terbuka dari Denny Indrayana untuk Megawati Soekarnoputri,

Yth. Ibu Megawati Soekarnoputri,

Assalamu’aikum Warahmatullah Wabarakatuh, Merdeka, Salam Pancasila!

Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari Pancasila, Selamat Bulan Bung Karno.

Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa.

Terbukti di 2004 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani.

Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda.

Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024.

Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.

Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu.

Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras.

Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi.

Saat ini, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.

Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres
yang dirugikan.

Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu.

Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa.

Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konsitusi.

Melbourne, 2 Juni 2023

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D,