Anas Urbaningrum Komentari SBY soal Isu Sistem Pemilu: Tak Elok Bikin Kecemasan dan Kegaduhan

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengomentari pernyataan dari mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) soal sistem Pemilu tertutup.

Diketahui, SBY dalam akun cuitannya menilai akan terjadi chaos bila Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu legislatif 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.

Menanggapi hal tersebut, Anas Urbaningrum menjelaskan bahwa pada tahun 2009 terjadi perubahan sistem Pemilu dan itu berjalan dengan lancar dan tidak menyebabkan chaos politik.

Anas pun menyebut SBY jangan berbicara soal chaos politik.

Ia menilai hal tersebut akan menimbulkan kecemasan dan kegaduhan.

"Jadi lebih baik Pak @SBYudhoyono tidak bicara “chaos” terkait dengan pergantian sistem Pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan," tulis Anas dalam akun Twitternya @anasurbaningrum, dikutip Senin (29/5/2023).

Baca juga: Minta Publik Kawal PK Moeldoko, Denny Indrayana: Jangan Sampai Partai Dirusak Kepentingan Istana

Dirinya juga menyarankan kepada SBY agar berbicara mengenai konteks setuju atau tidak terkait sistem Pemilu tertutup.

"Cukuplah bicara dalam konteks setuju atau tidak. Itu perihal perbedaan pendapat yang biasa saja," tulisnya.

Lebih lanjut, sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana membocorkan informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem Pemilu Legislatif (Pileg).

Denny mengaku mendapatkan informasi, MK akan memutuskan gugatan Nomor 114/PUU-XX/2022 terkait sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup.

Informasi A1 itu, kata Denny, didapat dari internal MK.

Tanggapan Sekjen PDIP

Terkait pernyataan dari SBY soal sistem Pemilu tertutup, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi hal tersebut.

Hasto Kristiyanto menyebut seorang pemimpin seharusnya tidak menakut-nakuti rakyat dan bisa bersikap secara negarawan.

Menurutnya, seorang pemimpin sebaiknya bisa bersikap seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, dan Wapres ke-13 RI Maruf Amin untuk mendorong pemilu berjalan lancar.