Kemendagri Dongkrak Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi di Kutai Kartanegara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mendongkrak realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan menyelesaikan penanganan inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni saat kunjungan ke Kabupaten Kutai Kartanegara, dikutip Jumat (26/5/2023).

Baca juga: Kemendagri Gelar Kemah Kebangsaan, Tanamkan Nilai Nasionalisme untuk Generasi Muda Indonesia

Fatoni memberi sejumlah catatan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara karena hingga penghujung bulan April 2023 yang lalu, capaian realisasi belanja APBD tahun 2023 masih tergolong rendah.

“Capaian realisasi APBD 2023 Kuta Kartenegara pada akhir April 2023 baru mencapai 12,30 persen. Kukar menempati peringkat ke 306 secara nasional dan peringkat enam terbawah di Kalimantan Timur,” ucap Fatoni.

Menurutnya, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi yang sangat besar dengan APBD Kukar sebesar Rp 7,7 triliun.

Angka tersebut merupakan nilai APBD Kabupaten terbesar kedua secara nasional.

“Potensi yang dimiliki sangat besar. Potensi ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemda perlu mengalokasikan anggaran pada urusan prioritas yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditentukan dalam Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,” jelas Fatoni.

Baca juga: Kemendagri Jelaskan Perbedaan Peran dan Fungsi PKK dengan Posyandu

Selain itu, Fatoni menekankan perlunya peningkatan pendapatan, baik pendapatan asli daerah atau pendapatan yang bersumber dari dana transfer.

Realisasi belanja juga perlu dioptimalkan sejak awal tahun agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat.

Selanjutnya, Fatoni meminta agar Pemda dapat meningkatkan realisasi anggaran tahun berjalan sehingga mampu memenuhi target realisasi APBD yang ideal.

“Target realisasi APBD yang ideal adalah Triwulan I sebesar 20 persen, Triwulan II merealisasikan sebesar 50 persen, Triwulan III realisasi sebesar 80 persen dan Triwulan IV mendekati 100 persen,” ucap Fatoni.

Fatoni menguraikan berbagai persoalan lambatnya realisasi APBD serta solusi dalam mengatasinya.

"APBD perlu dimaksimalkan sejak awal tahun," tukasnya.