Saat Anies, JK hingga AHY Kompak Kritik Jokowi: Ungkit Pembangunan Tol dan Penegakan Hukum

Menurut Ade, selama pemerintahan Jokowi banyak pembangunan infrastruktur jalan yang dibangun dan sangat dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

Misalnya, pembangunan jalan tol meskipun berbayar tapi membantu ekonomi rakyat dan kalangan pelaku usaha yang membutuhkan konektivitas antar wilayah dengan cepat.

Sebab, tol adalah salah satu penghubung antar wilayah yang bisa dilakukan dengan cepat.

Pengiriman barang dari satu provinsi ke provinsi lain bakal berlangsung lebih cepat dengan jalan tol.

"Pengguna jalan kan biasa siapa saja, apakah masyarakat umum atau kebutuhan bisnis. Nah kalau kebutuhan bisnis tentu perlu kecepatan waktu kan, dia menghubungkan dari satu tempat ke tempat lainnya," jelasnya.

Dijawab Politisi PPP

Sementara merespons kritikan AHY yang menilai penegakan hukum seolah-olah tajam ke lawan dan tumpul ke kawan, Waketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut pidato AHY itu tidak tepat jika dikaitkan dengan penegakan hukum terkait korupsi.

"Jika bagian pidato AHY dalam Milad PKS tentang penegakan hukum yang seolah tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan itu terkait proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menkominfo Johnny Plate, maka saya menilai bahwa bagian pidato itu tidak pas dan tidak mencerminkan keadaan empirik penegakan hukum terkait kasus korupsi," kata Arsul.

Arsul memberikan alasan terkait tidak tepatnya penegakan hukum tajam ke lawan itu.

Menurut Arsul, beberapa kasus korupsi yang melibatkan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) diungkap.
"Setidaknya ada tiga hal untuk menunjukkan soal tidak pas-nya bagian dari pidato tersebut.

Pertama, selama masa pemerintahan Jokowi ini beberapa menteri lain dari 'partai kawan koalisi' yang juga menghadapi proses hukum dalam kasus korupsi. Kita sama-sama ingat kasus korupsi di periode Jokowi yang pertama ada Mensos yang sedang menjabat, yakni Idrus Marham yang juga diproses hukum. Kemudian pada tahun-tahun awal periode kedua Pak Jokowi, bahkan dua menteri sekaligus terkena proses hukum kasus korupsi, yakni Mensos Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo," kata dia.

Selain itu, Arsul menyebut anggota DPR dari partai koalisi Jokowi yang terlibat korupsi juga diusut.

"Di luar menteri, ada kasus korupsi politisi senior dan anggota DPR, Alex Noerdin, yang juga dari partai koalisi yang juga diproses hukum Kejagung. Kedua, Jhony Plate itu adalah dari partai yang masih ada dalam koalisi. Jadi bukan lawan politik. Pencapresan Anies Baswedan oleh NasDem tidak menjadikan NasDem adalah partai lawan politik," katanya.

Di sisi lain Arsul justru menyindir beberapa kasus korupsi di era Presiden SBY yang belum tuntas sampai saat ini. Di antaranya kasus korupsi Bank Century.

"Ketiga, yang terjadi justru menurut saya ada situasi sebaliknya di mana kasus-kasus korupsi yang terjadi di masa pemerintahan SBY malah belum tertuntaskan di periode pemerintahan sekarang. Contoh kasus korupsi bailout Bank Century. Sampai dengan saat ini baru satu kasus saja yang diproses hukum atas nama Budi Mulia, padahal banyak nama-nama lain yang disebut dalam surat dakwaan kasus Budi Mulia sebagai turut serta atau pihak yang bersama-sama," katanya.(tribun network/igm/dod)