Fakta-fakta Proyek Hambalang: Mangkrak, Negara Rugi Miliaran hingga Demokrat Terus Disalahkan

"Itu juga bisa dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat kecil dan bagi preservasi lingkungan hidup kita," ungkap Arsul Sani.

Baca juga: Kilas Balik Vonis Anas Urbaningrum, Sempat Diperberat hingga Divonis 8 Tahun Kasus Hambalang

Ibas Anak SBY Disebut Terlibat

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa ( KLB) yang kala itu digelar di Sumatera Utara (Sumut), Max Sopacua, menyebut nama Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas terlibat dalam kasus tersebut.

Dijelaskan Max, Ibas juga menjadi salah satu pihak yang juga menerima bagian dalam pembagian nilai korupsi ini.

"Anas Urbaningrum itu bagian yang tidak terlepas sekalipun beliau ditetapkan tersangka. Kalau kita menyampaikan, Pak Anas dapat berapa? Ibas dapat berapa? Dan yang lain itu dapat berapa, itu panjang nantinya," ujar Max dikutip dari TribunnewsBogor.com, Kamis (25/3/2021).

Sejumlah orang yang terlibat kasus itu telah menjalani proses hukum.

Pihaknya menyebut nama Andi Mallarangeng yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh, hingga Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarrudin.

Namun, anak SBY ini tak tersentuh hukum.

Meskipun, pada saat sidang, banyak saksi kasus korupsi Hambalang yang menyebut namanya.

"Yang kita pertanyakan yang lain, yang tidak disentuh hukum. Itu persoalannya. Kalau ditanya kenapa kami konferensi pers di Hambalang, substansinya adalah kami tidak melupakan sejarah."

"Ya masih Ibas sendiri belum diraba. Ibas sudah disebutkan saksi berapa banyak," jelas Max.

Demokrat Lepas Tangan

Partai Demokrat tak mau disalahkan dalam kasus tindak pidana korupsi proyek Hambalang.

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron justru menyalahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak menganggarkan untuk melanjutkan proyek tersebut.

"Hambalang itu ya sebetulnya menurut saya itu jangan dilimpahkan terus. Yang bersalah itu pemerintahan selanjutnya karena pemerintahan selanjutnya tidak menganggarkan," ujar Herman, Sabtu (11/3/2023).