Pilpres 2024
Golkar Siap Pimpin dan Koordinasi Koalisi Besar untuk Atasi Ketegangan Politik
Partai Golkar siap memimpin koalisi besar, gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar siap memimpin koalisi besar, gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Bersatunya dua koalisi ini akan menjadi semacam Koaliso Tengah yang bisa menjadi alternatif untuk mengatasi ketegangan politik antara Koalisi Perubahan dan PDI-P.
"Intinya di tengah pertarungan Koalisi Perubahan (Nasdem, Demokrat dan PKS) dan PDIP, Golkar akan mempelopori koalisi besar dengan jargonya Koalisi Indonesia Raya untuk Bangkit, Maju dan Berkarya," kata politikus Partai Golkar Nusron Wahid di Jakarta, Kamis (7/4/2023).
Menurut Nusron, koalisi akan mengedepankan komunikasi yang egaliter sehingga tidak akan menimbulkan kecemburuan akibat adanya dominasi.
Namun sebagai anggota koalisi sudah sepantasnya dan wajar kalau nanti Golkar yang menjadi pelopor di depan dan mengkoordinir semua tugas-tugas koalisi.
"Apalagi kita saat ini menjadi partai yang kursi paling banyak. Tapi yang terpenting adalah bahwa di dalam koalisi nanti benar-benar egaliter," ujar Nusron.
Baca juga: Soal Koalisi Besar, Pengamat Sebut Prabowo-Airlangga Layak Diusung sebagai Capres dan Cawapres
Adapun mengenai siapa calon presiden dan cawapresnya nanti akan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Ketua Umum Partai.
"Yang penting capres dan cawapresnya diyakini membawa kemenangan bagi koalisi ini. Saya yakin ketum kami Airlangga Hartarto merupakan sosok alternatif di tengah ketegangan poltitik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Nusron mengatakan bahwa rencana membangun koalisi besar sangat terbuka salah satunya karena faktor Ketua Umum Golkar yang bisa diterima di senua kalangan.
Selain itu, selama ini dalam membangun komunimasi dan penjajagan koalisi juga terbukti bisa menjadi dayabtarik.
"Beliau figur politisi yang adem dan santun. Tidak banyak berbicara, karrna beliau memang politisi berbasis teknokrat," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.
Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden, di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).
“Cocok,” kata Jokowi.
Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut kata Jokowi terserah para Ketum partai masing-masing.
Yang pasti kata Presiden koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,” katanya.
Dalam acara silaturahmi tersebut kata Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya.
Presiden mengaku dalam pertemuan itu ia lebih banyak mendengarkan. Dalam membahas politik para Ketua Umum Partai yang banyak berbicara.
“Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja,” katanya.
Presiden tidak menjawab apakah dalam acara silaturahmi partai pemerintah tersebut turut dibahas masalah Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Menurut Presiden hal itu sebaiknya ditanyakan kepada para Ketum Partai.
“Nanti ditanyakan kepada ketua-ketua partai,” katanya.
Pilpres 2024
PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP soal Penetapan Gibran Cawapres, Mahfud Pesimis Bakal Dikabulkan |
---|
VIDEO Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran di PTUN Ditunda Jadi 24 Oktober 2024 |
---|
Jubir PTUN: Penundaan Pembacaan Putusan Gugatan PDIP soal Gibran Tak Terkait Pelantikan Presiden |
---|
Hakim Sakit, PTUN Tunda Baca Putusan Gugatan PDIP hingga Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran |
---|
BREAKING NEWS PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP Gugat KPU soal Penetapan Gibran jadi Cawapres |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.