Pengamat: Pidato Politik AHY 'Suara Lantang di Tengah Politisi Jaim'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, pidato politik Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan 'suara lantang di tengah politisi jaim'.

Terkait hal itu, Pangi menjelaskan, pidato politik AHY mempertegas posisi Partai Demokrat sebagai partai oposisi.

Hal itu terlihat dari kritik AHY di dalam pidatonya tersebut menyasar berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga sektor pangan.

Bahkan, lanjut Pangi, AHY juga menyinggung ketidak keberpihakan Pemerintah pada 'rakyat kecil'.

"Singkat kata di mata Partai Demokrat, ada masalah serius dalam pengelolaan pemerintahan saat ini yang berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan," kata Pangi Syarwi Chaniago, melalui keterangan pers tertulis, Minggu (19/3/2023).

Pangi menilai, sikap kritis dari Partai Demokrat ini merupakan upaya mengisi ruang kosong di mana suara keras dan lantang partai oposisi kembali bergema dan dapat dipastikan akan mengusik berbagai kelompok yang selama ini terlena menikmati kekuasaan.

"Sikap Partai Demokrat ini merupakan pilihan paling rasional untuk menyongsong Pemilu 2024, menunjukkan garis pembeda dengan partai lainnya," tutur Pangi.

Kemudian, Pangi mengatakan, pidato politik AHY merupakan personifikasi gerakan perubahan ke dalam diri Ketum Partai Demokrat itu.

"Sebagai salah satu partai yang tergabung dalam barisan Koalisi Perubahan, Partai Demokrat ingin menunjukkan sikap embarkasi yang lebih jelas dan tegas mengusung nilai-nilai perubahan," jelasnya.

Baca juga: Demokrat Jawab Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pidato AHY: Jangan Ikut Campur

Sikap tersebut, lanjutnya, bahkan belum dinyatakan secara terang-terangan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem

"Sikap ini belum dinyatakan secara terang-terangan oleh PKS apalagi oleh Partai NasDem yang sampai hari ini masih berada dalam barisam partai pendukung Pemerintah," ungkapnya.

Menurut Pangi, ini menjadi kesempatan yang tepat bagi Partai Demokrat dan AHY secara personal, untuk menunjukkan kepada publik jati diri mereka dan memperjelas perubahan akan tergambar pada sosok AHY.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritisi sejumlah program Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, tata kelola pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dikelola dengan baik.

"Banyak program pemerintah dilakukan grasa-grusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan," kata AHY dalam pidato politiknya di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

AHY mencotohkan program Pemerintahan Presiden Jokowi tersebut salah satunya adalah food estate.

"Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate?" tanya dia.

Dia menyebut bahwa sejumlah akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritisi kebijakan food estate.

"Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial," ujar AHY.

AHY menjelaskan kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal.

"Ini mengacu pada mazhab ekonomi Partai Demokrat yaitu sustainable grow with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam," jelasnya.

Selain itu, dia juga mengkritisi pembentukan undang-undang (UU) Ciptaker yang dianggapnya selain tidak berpihak kepada tenaga kerja, juga pembuatannya terburu-buru.

"Bukan hanya karena isinya yang kurang berpihak pada tenaga kerja, tetapi juga karena pembuatan aturannya dilakukan grasa-grusu," ujar AHY.

Karenanya, AHY tak mengherankan ketika mahkamah konstitusi (MK) menyatakan UU Ciptaker tadi sebagai produk yang inkonstitusional.

Namun, dia menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menerbitkan Perppu Ciptaker sebagai respons perintah MK.

"Hal ini kembali menegaskan, bahwa lembaga good governance akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum," ungkapnya.

Baca juga: AHY Sebut Program Jokowi Grasa-grusu, Adian: Dia Ngomong Gitu Karena Tak Percaya Kadernya di DPR

Menurut AHY, hal tersebut bisa menimbulkan kepercayaan dunia usaha dan Investor nasional maupun luar negeri menurun kepada Indonesia.

"Tidak sedikit yang akhirnya membatalkan rencana investasinya. Padahal kita sangat membutuhkan investasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.