Wapres Maruf Amin Minta Pengelolaan Dana Sosial Syariah Didigitalisasi

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Maruf Amin meminta para pemangku kepentingan terus mengembangkan digitalisasi dakwah dalam pendidikan agama Islam.

Selain itu, dirinya meminta agar pengelolaan dana sosial syariah turut didigitalisasi.

Baca juga: Ekonomi Syariah Bertumbuh, Insight Sarankan Diversifikasi Investasi ke Reksa Dana Syariah

"Saya harap digitalisasi dakwah dapat diikuti dengan digitalisasi pengelolaan dana sosial syariah," ujar Ma'ruf pada acara Tasyakuran Hari Jadi ke-70 Nahdlatul Wathan di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW, Lombok Timur, NTB, Jumat (17/03/2023).

"Sehingga akan semakin berkembang, dan juga profesional, dan semakin akuntabel," tambah Ma'ruf.

Di sisi lain, Ma'ruf mendukung penuh upaya Nahdlatul Wathan yang terus memajukan bidang pendidikan dan sosial di tanah air.

Nahdlatul Wathan telah melakukan inovasi dalam digitalisasi dakwah, yakni dengan membuat aplikasi komunikasi dan media sosial bernama Wahfazh.

"Saya mengapresiasi langkah Nahdlatul Wathan yang tidak hanya aktif di bidang pendidikan tetapi juga di bidang sosial," kata Wapres.

Baca juga: Berbeda dari Konvensional, Ini 7 Fakta Reksa Dana Syariah dan Cara Pembeliannya

Mengakhiri sambutannya, Ma'ruf mengharapkan kemajuan lembaga ini sehingga dapat berkontribusi untuk membantu masyarakat.

"Suatu berkah usia yang matang bagi Nahdlatul Wathan untuk meneguhkan eksistensinya dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ucap Ma'ruf.

Hadir dalam acara tersebut, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTB.

Baca juga: OVO, Bareksa dan Syailendra Capital Hadirkan Reksa Dana Syariah, Investasi Mulai Rp 10.000

Sementara, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah dan Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja dan Farhat Brachma.