Dies Natalis ke-67 IPDN, Presiden Jokowi: Kampus Pencetak Pamong Praja Unggul Tak Boleh Tertinggal

Menurutnya transformasi tata kelola pemerintahan dapat mengadopsi paradigma (dynamic governance) melalui kebijakan dengan melakukan transformasi pola pengaturan menjadi lebih fleksibel, delegasi untuk memperpendek rantai pengambilan keputusan, think ahead, think across dan think again.

Baca juga: Sudah Bayar Rp 670 Juta Sania Tak Juga Diterima di IPDN, Ternyata Ia Ditipu Oknum Calo di Kemendagri

Aspek lain yang perlu bertransformasi yakni sumber daya manusia yakni mampu mengidentifikasi masalah dengan cermat, mampu berkolaborasi, menguasai teknologi informasi dan memiliki integritas sebagai soft skill menghadapi tantangan global dan nasional.

“Aspek terakhir yang perlu dilakukan tranformasi ialah proses bisnis yang agile, maksudnya adalah proses bisnis yang dinamis, fleksibel, organisasi yang lebih mobile dan interoperabilitas”, ujar Hadi.

Dalam menghadapi tantangan global ini beberapa transformasi di ranah pendidikan tinggi kepamongprajaan yang telah dilakukan IPDN yakni penataan kurikulum, digitalisasi proses bisnis melalui smart campus, optimalisasi laboratorium program studi untuk mendukung proses pembelajaran, persiapan pendidikan luar negeri melalui pelatihan persiapan beasiswa LPDP, penguatan penelitian, transparansi sistem rekruitmen calon praja dan pemenuhan standar pendidikan tinggi.

“Dengan adanya transformasi ini, saya berharap IPDN dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja dalam lingkungan yang kompleks dan unpredictable, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang sangat cepat, mempertimbangkan peristiwa-peristiwa baru yang terjadi dengan prinsip, 3 T (think ahead, think across and think again) serta memiliki entrepreneur,” ujar Hadi.