Hadi Tjahjanto Sebut Jabatan Panglima TNI dan Menteri ATR/BPN Sama-sama Berat

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hadi Tjahjanto sebut jabatan Panglima TNI dan Menteri ATR/BPN keduanya sama-sama berat.

Diketahui Hadi Tjahjanto merupakan mantan Panglima TNI yang kini menjabat Menteri ATR/BPN dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Maruf.

"Kalau ditanya jadi Panglima TNI atau Menteri enakan mana. Keduanya sama-sama enak. Berat mana? Dua-duanya berat," kata Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Menurut Hadi Tjahjanto hal itu karena kedua jabatan tersebut menyangkut tanggungjawab kepada rakyat.

"Kenapa? Karena itu menyangkut tanggungjawab kepada rakyat. Dan saya juga tidak boleh menyelesaikan persoalan terlalu lama yang ada di ATR/BPN terutama dari tiga perintah bapak presiden," sambungnya.

Adapun perintah dari Presiden Jokowi menurut Hadi Tjahjanto yaitu sertifikasi tanah sebanyak 126 juta bidang dan saat ini sudah selesai 101 juta dan 85 juta juga sudah berbentuk sertifikat.

"Saya kira ini tanggung jawab yang berat yang kedua masalah tumpang tindih tanah ini juga akan kami selesaikan dengan beberapa skema. Terakhir mendukung tata ruang dan persiapan di IKN," jelasnya.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Janjikan Ganti Rugi Lahan Tol Semarang-Demak Rampung Pekan Ini

Dikatakan Menteri ATR/BPN itu persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan diantaranya bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Termasuk diantaranya adalah kita memberikan tempat pelayanan secara elektronik," tegasnya.

Adapun sebelumnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023 dengan tema Peningkatan Investasi Melalui Transformasi Digital dan Kepastian Hukum di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

Rakernas yang dilaksanakan pada 6-9 Maret 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta dan diikuti seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN tersebut sekaligus luncurkan tujuh program prioritas.

"Pada kesempatan ini Kementerian ATR BPN meluncur tujuh layanan prioritas yang terdiri dari Pengecekan Sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektronik, Roya Manual dan Roya Elektronik," kata Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto.

Kemudian dikatakan Menteri ATR/BPN dari tujuh program prioritas, empat layanan dapat diakses secara elektronik.

"Dari tujuh prioritas empat layanan sudah dilakukan secara elektronik. Sehingga dapat mengurangi 40 persen antrian dalam layanan di seluruh wilayah," jelas Hadi Tjahjanto.