Pemilu 2024
Dewan Pers Bakal Kawal Kinerja Media dan Jurnalis Selama Tahapan Pemilu 2024
Ninik memprediksi kalau proses tahapan pemilu mendatang akan memiliki daya lenting bagi penyebaran informasi kepada masyarakat.
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menegaskan, pihaknya bakal melakukan pengawalan dan meninjau kinerja perusahaan media dan para jurnalis selama proses tahapan Pemilu 2024.
Hal itu didasari karena Ninik memprediksi kalau proses tahapan pemilu mendatang akan memiliki daya lenting bagi penyebaran informasi kepada masyarakat.
"Oleh karena itu dewan pers betul-betul akan melakukan pengawalan agar media kita profesional dan jurnalis kita memiliki kredibilitas, karena pada proses pemilu yang akan datang daya lenting pemberitaan di ruang-ruang redaksi," kata Ninik dalam Seminar Pers dan Pemilu Serentak 2024, di Hotel Sari Pasific Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Ninik menyampaikan, pengawalan yang dilakukan oleh Dewan Pers kepada media ditujukan agar indenpendsi atas penyebaran berita tetap terjaga.
Dirinya menenangkan agar pers tidak mudah terkontaminasi oleh kepentingan apapun termasuk soal politik.
"Itu harus mampu menunjukkan independensi nya Pers tidak terkontaminasi pada kepentingan ekonomi, tidak terkontaminasi pada kepentingan politik, dan tidak terkontaminasi pada kepentingan konglomerasi media," kata Ninik.
Baca juga: Ketua Dewan Pers Sebut Belum Ada Mekanisme Perlindungan dari Negara Terhadap Jurnalis
Ninik menyebut, jika indenpendsi yang dimaksud itu bisa dilakukan, maka dia meyakini kalau masyarakat akan dapat memperoleh informasi yang terpercaya.
"Jangan sampai menyampaikan informasi yang dis, jadi ada dis informasi, ada mis informasi, dan mal informasi, tiga ini berdampak buruk, kenapa? Karena harusnya informasi itu diberikan dengan tambahan sesuai dengan fakta, informasinya juga harus berimbang," tukas dia.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.