Situasi di Papua Rawan Ditunggangi, Komisi III DPR Minta Aparat Siagakan Keamanan Maksimal
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri, TNI hingga BIN bersinergi untuk memberikan pengamanan maksimal di Papua.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri, TNI hingga BIN bersinergi untuk memberikan pengamanan maksimal di Papua.
Hal itu untuk mengantisipasi pergerakan massa yang tidak puas dengan penangkapan yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe.
Sebab, hal itu juga rawan ditunggangi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, misalnya dimanfaatkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Siagakan keamanan maksimal, karena apa pun yang terjadi di Papua sekarang, sangat berpotensi untuk ditunggangi oleh pihak-pihak yang sedari dulu ingin merusak tatanan keamanan dan stabilitas di (Papua) sana," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (17/1/2023).
Bendahara Umum Partai Nasdem itu menambahkan bahwa kegiatan operasi Polri, TNI, dan BIN harus dilakukan dengan terukur dan mematuhi Standart Operating Procedur (SOP).
Sebab dirinya ingin operasi ini berjalan lancar dan menghasilkan output yang tepat.
"Jangan sampai situasi memanas ini terus berlanjut sampai mengancam keamanan masyarakat," ujarnya.
"Jadi tetap patuhi SOP, jangan sampai ada celah aparat Indonesia terjerat pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Hindari tindakan berlebih yang jelas tidak diperlukan," tandasnya.
Inspiratif dan Berhati Mulia, Bripka Azhar Bantu Dampingi Pemulihan ODGJ di Takalar |
![]() |
---|
Usai Uji Formil Gugur, Kini UU TNI Masuk Uji Materiil di MK |
![]() |
---|
KKB Papua Mengaku Bunuh 9 Aparat dan Intel Militer Indonesia, Hancurkan Satu Mobil |
![]() |
---|
Tim Reformasi Polri Akan Identifikasi Berbagai Masalah di Kepolisian dan Segera Laporkan ke Prabowo |
![]() |
---|
Sosok Bupati Jember Gus Fawait yang Disebut Cuek pada Wakilnya hingga Diadukan ke KPK |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.