PAN Tak Masalah Reshuffle Karena Faktor Politik: Contohnya Saat MenPANRB Asman Abnur Mundur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menanggapi soal isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang santer berembus, terlebih ketika menteri dari Partai NasDem disebut-sebut yang bakal direshuffle.

Viva tak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet karena soal politik.

"Contohnya PAN. Sewaktu Asman Abnur yang kader PAN sebagai Menteri PAN RB mengundurkan diri dari kabinet, karena menjelang pemilu 2019, PAN berbeda sikap politik dengan partai koalisi pemerintah dalam hal pasangan calon di pilpres," kata Viva dalam pesan yang diterima, Jumat (6/1/2023)

Viva mengatakan saat itu pun Asman mundur sebagai menteri.

"Bukan soal kinerja, tetapi soal etika dan fatsun politik, karena dari sisi kinerja, Pak Asman di nilai sangat baik dalam merealisasikan program reformasi birokrasi," ujarnya.

Viva kembali menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Setiap fase pemerintahan tentu mengalami pernak-pernik dan konfigurasi politik yang berbeda-beda. Dalam hal ini, PAN tetap akan menghormati dan mendukung setiap kebijakan Presiden Jokowi dalam meningkatkan kinerja pemerintah dan menjaga stabilitas pemerintahan agar kondusif dalam menjalankan amanat rakyat," pungkasnya.

Jokowi Kembali Beri Sinyal Reshuffle

Presiden Jokowi kembali memberikan sinyal akan ada reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju pada hari ini.

“Besok,” kata Jokowi seusai meninjau Kawasan PT Pertamina, Hulu Rokan, Dumai, Riau, Kamis (5/1/2023) kemarin.

Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak memastikan apakah reshuffle tersebut jadi dilakukan hari ini.

“Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa,  bisa Rabu," ucapnya.

Jokowi bukan kali ini saja memberikan sinyal kocok ulang kabinet. Ia juga menyampaikan hal yang sama saat meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (2/1/2023).

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Reshuffle di Tangan Presiden, Tunggu Saja

“Tunggu saja,” kata Jokowi kepada wartawan saat itu.

PDIP vs NasDem Memanas

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi.

Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.

Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yamg disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.

Djarot mengatakan sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi.

Ia mencotohkan ketika Indonesia berusaha menjadi negara swasembada pangan atau kedaulatan pangan, namun produksinya ternyata tidak mencukupi.

"Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton. Padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ungkap Djarot.

Selain itu, Djarot juga mengungkit terkait kebijakan food estate yang sebagiannya dinilainya gagal.

"Ini kan tanggung jawab dari Kementerian Pertanian untuk food estate, siapapun yang menginisiasi di depan tentang program food estate tapi Menteri Pertanian itu harus di depan," ucapnya.

Ia menambahkan demikian halnya pada musim tanam, Indonesia pasti mengalami kelangkaan pupuk.

Djarot pun menantang Kementerian Pertanian untuk memberikan kepastian harga pupuk.

"Berani enggak kita terutama Kementerian Pertanian berada di garis depan untuk bisa memberikan kepastian harga dan memberikan subsidi kepada harga, bukan kepada pupuk, tapi kepada outputnya," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menyindir jika saat ini banyak pihak yang seolah-olah mengatur hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogatif rights presiden," kata Johnny kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).

Ia mengingatkan semua pihak agar tak membuat ruang diskursus politik menjadi bising tidak bermanfaat.

"Enggak usah lah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ujar Johnny.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Terkait kabinet dan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif presiden. NasDem selalu konsisten dengan sikap tersebut," ungkap Johnny.

Johnny memastikan NasDem mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga berakhir pada 2024.

"NasDem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen. Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf Amin," tegasnya.

Lebih lanjut, Johnny mengajak agar semua pihak fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stablitas politik, soliditas nasional dan kegotongroyongan bangsa dalam menghadapi tantangan akibat perubahan situasi geopolitik global.

"NasDem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik," imbuhnya.