Reshuffle Kabinet
Elite PKB: Parpol Koalisi Belum Diajak Bicara Presiden Soal Isu Reshuffle
Ketua Komisi X DPR RI itu mengatakan sebagaimana reshuffle sebelumnya, para petinggi parpol koalisi biasanya kerap diajak bicara oleh Presiden Jokowi.
lihat foto
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wasekjen PKB Syaiful Huda mengaku belum mengetahui soal wacana reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju, khususnya soal sejumlah menteri yang akan dicopot.
"Karena sampai hari ini parpol-parpol koalisi belum diajak ngomong terkait dengan isu reshuffle ini," kata Huda kepada wartawan, Kamis (29/12/2022).
Ketua Komisi X DPR RI itu mengatakan sebagaimana reshuffle sebelumnya, para petinggi parpol koalisi biasanya kerap diajak bicara oleh Presiden Jokowi.
"Bisa dipanggil partai masing-masing atau bertemu bersama, sampai saat ini belum ada," kata dia.
Dia menyebut urgensi perombakan kabinet, termasuk kapan dan siapa yang akan dirombak, ada di tangan Presiden Jokowi.
"Misalnya Pak Presiden tinggal 2 tahunan, misalnya tinggal tiga bulan beliau mau mereshuffle itu sah sah saja. Apalagi sekarang masih dua tahun," kata dia.
"Artinya urgensinya itu semua tergantung presiden. Karena perlu diingat bahwa menteri itu political point jadi dia pejabat politik, karena pejabat politik dan statusnya pembantu presiden. Jadi membantu. Kalo yang mau dibantu udah merasa enggak nyaman kan kapan pun bisa diganti," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak banyak berbicara saat ditanya mengenai rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Presiden hanya menyimak pertanyaan dari wartawan ketika ditanya soal reshuffle, usai meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai tahap 1, pada Senin, (26/12/2022),
“Ya saya dengar,” kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle.
Presiden hanya memberikan Clue saat ditanya mengenai saran PDIP bahwa Menteri yang harus direhuffle yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kedua menteri tersebut berasal dari Partai NasDem yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
“Cluenya (tangan bikin huruf O),” kata Presiden.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022),presiden mengatakan bahwa reshuffle tersebut mungkin dilakukan.
“Mungkin,” kata Presiden
Hanya saja Presiden tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.
“Ya nanti,” katanya.
Sebelumnya, sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Hal itu terungkap dalam temuan lembaga survei Charta Politika pada tanggal 8 sampai 16 Desember 2022.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.
"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).
Karenanya, Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.
Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.
"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ungkap dia.
Terlebih, kata Yunarto, menjelang tahun politik sejumlah para menteri tampaknya fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan Jokowi yang sudah tidak bisa maju kembali," ucap Yunarto.
