Pemilu 2024
Bicara Stabilitas Politik Setelah NasDem Deklarasi Anies, Projo: Tak Ada Gejolak, Baik-baik Saja
Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengatakan hingga kini belum terlihat adanya gejolak dalam Kabinet Jokowi setelah NasDem deklarasi Anies.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan Pro Jokowi (Projo) menyebut stabilitas politik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih baik-baik saja setelah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).
Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengatakan hingga kini belum terlihat adanya gejolak dalam Kabinet Jokowi setelah NasDem deklarasi Anies.
"Kalau kita lihat so far politik baik-baik saja, enggak ada gejolak cukup berarti. Situasi juga baik-baik saja," kata Handoko di kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).
Handoko memang mengakui sempat terjadi dinamika politik setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu dideklarasikan.
"Bahwa ada dinamika-dinamika politik tentu pasti terjadi karena pasti ada deklarasi itu. Saya pikir semua masih bisa dari kendali yang baik," ujarnya.
Jokowi Beri Sinyal Reshuffle
Jokowi pun sudah memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.
“Mungkin,” kata Jokowi setelah meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat (24/12/2022).
Hanya saja, Jokowi tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.
“Ya nanti,” ujarnya.
NasDem Tak Masalah Reshuffle
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan pihaknya tak bermasalah jika Jokowi melakukan reshuffle.
Ali menegaskan reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan kewenangan Presiden Jokowi.
Baca juga: Projo Ingin Sudahi Keterbelahan Karena Kontestasi Pilpres
"Apa masalahnya? Itu haknya dia (Jokowi) kok," kata Ali kepada Tribunnews.com, Sabtu (24/12/2022).
Terkait kabar dua menteri NasDem diisukan bakal dicopot, Ali meresponsnya dengan santai.
"Kalau Kemudian (Menteri) NasDem direshuffle oleh pemerintah saya menganggap mungkin kader NasDem dianggap tidak cakap dalam membantu Jokowi," ucapnya.
Ali menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi yang tak bisa diganggu oleh siapapun.
"Apa masalahnya buat kami? Kan kewenangan copot dan tidak copot Jokowi. Kalau kemudian dia mencopot apa kami harus berani?" ujar dia.
Lebih lanjut, ia memastikan NasDem berkomitmen terus mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.
Terbukti, kata Ali, ketika partai besutan Surya Paloh tersebut mendukung Jokowi sejak periode pertama hingga kedua.
"Kami menjaga komitmen itu mendukung Jokowi sejak awal 2014 (periode pertama) sampai dengan 2024 kan," ungkapnya.
Menurut Ali, komitmen tersebut terus dijaga Partai NasDem hingga pemerintahan Jokowi selesai.
"Nah terjaganya komitmen itu bagi kita enggak bisa dilanggar," tuturnya.
PDIP Minta Menteri NasDem Dievaluasi
Isu reshuffle tersebut pun mengundang rekasi dari Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Saiful Hidayat alias Djarot.
Djarot berharap Jokowi untuk mengevaluasi beberapa menterinya. Apalagi, beberapa tahun terakhir kinerja beberapa menteri dirasa membuat negara mengalami kemunduran.
Djarot pun menyoroti satu contoh saat ini Indonesia masih melakukan impor beras. Padahal dulu, katanya, Indonesia sudah berbicara banyak ihwal swasembada beras.
"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kepada Djarot saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat kemarin.
Djarot pun menyarankan agar dua Menteri Jokowi harus dievaluasi, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," ujarnya.
Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya agar program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.
"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ucapnya.
