Sabtu, 4 Oktober 2025

Reshuffle Kabinet

Jokowi Beri Clue Soal Reshuffle Kabinet, Ini Respons NasDem, Demokrat, dan PKS

Isu reshuffle kabinet Jokowi kian menguat. Kabarnya akan ada menteri dari NasDem didepak dari pemerintahan. NasDem, Demokrat, dan PKS pun bereaksi.

Editor: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju jilid pertama di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Saat ini isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali berhembus menjelang Pilpres 2024. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle kabinet Jokowi-Ma'ruf Amien kian menguat. Kabarnya akan ada menteri dari Partai NasDem didepak dari pemerintahan.

Presiden Jokowi sendiri tidak banyak berbicara saat ditanya mengenai rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju saat ditanya wartawan.

Jokowi hanya menyimak pertanyaan yang dilayangkan wartawan soal reshuffle kabinet usai meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai tahap 1, Senin (26/12/2022).

“Ya saya dengar,” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle kabinet.

Jokowi hanya memberikan clue saat ditanya mengenai saran PDIP soal menteri yang harus direhuffle yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Diketahui kedua menteri tersebut berasal dari Partai NasDem.

Baca juga: Berikan Clue, Begini Respon Presiden Jokowi Saat Ditanya Soal Reshuffle Kabinet

“Cluenya (Jokowi mengangkat kedua tangannya dengan jari membentuk huruf O-red),” kata Jokowi.

Isu reshuffle kabinet menguat seiring Partai NasDem mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan jadi calon presiden atau Capres 2024.

Terlebih, Ketua Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Saiful Hidayat meminta supaya Jokowi melakukan evaluasi terhadap menterinya setelah isu reshuffle kabinet bergulir.

Djarot pun menyoroti satu contoh di mana Indonesia saat ini masih melakukan impor beras.

Padahal dulu, katanya, Indonesia sudah berbicara banyak ihwal swasembada beras.

Baca juga: Respons Jokowi saat Ditanya soal Reshuffle Kabinet, Diminta Evaluasi 2 Menteri dari NasDem

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kata Djarot kepada awak media di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Djarot pun menyebut ada dua menteri yang harus dievaluasi, kedua menteri ini berasal dari Partai NasDem.

Adapun kedua menteri yang diminta Djarot supaya dievaluasi oleh Jokowi adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Tiga menteri NasDem, Johnny G Plate, Siti Nurbaya Bakar, dan Syahrul Yasin Limpo (kiri ke kanan), diisukan bakal terkena reshuffle oleh Jokowi. Simak profilnya.
Tiga menteri NasDem, Johnny G Plate, Siti Nurbaya Bakar, dan Syahrul Yasin Limpo (kiri ke kanan), diisukan bakal terkena reshuffle oleh Jokowi. Simak profilnya. (Tribunnews.com Irwan Rismawan/ISTIMEWA)

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," katanya.

Baca juga: Isu Reshuffle Kian Menguat, Siapa Saja Sosok yang Dinilai Berpotensi Masuk Kabinet Menjadi Menteri

Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya.

Sehingga nanti program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh pak jokoei itu betil betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," katanya.

Sementara itu, dilansir dari kompas.com, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie mengatakan pihaknya siap menerima apapun keputusan Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet.

“Bagi Nasdem siap menghadapi segala situasi,” kata Effendi Choirie saat dihubungi wartawan, Jumat (23/12/2022).

Ia mengatakan, Nasdem hanya bisa mengikuti apapun keinginan Jokowi.

Termasuk, terkait perombakan formasi Kabinet Indonesia Maju.
“Itu hak prerogatif Presiden, silahkan, apa maunya,” ujarnya.

Namun, Effendi enggan berkomentar banyak ketika ditanya soal urgensi reshuffle kabinet saat ini.

Dalam pandangannya, segala pertimbangan hanya diketahui oleh Jokowi selaku presiden.

“Perlu atau tidak (reshuffle) tergantung perasaan presiden,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dilansir dari kompas.tv mengingatkan Jokowi agar berhati-hati dalam mengambil keputusan melakukan reshuffle kabinet.

Ia menyebut, setiap kebijakan reshuffle kabinet tersebut terselip harapan besar dari rakyat agar kinerja pemerintah bisa lebih baik lagi ke depannya.

"Beliau (Presiden Jokowi) sebaiknya sangat berhati-hati jika memang benar akan melakukan reshuffle. Ada harapan besar rakyat di dalamnya jika benar Presiden Jokowi mau melakukan reshuffle," kata Herzaky kepada wartawan, Senin (26/12/2022).

Menurut dia, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Baca juga: Desakan Reshuffle Menguat Setelah Anies Capres 2024, Nasib 3 Menteri, Respons Nasdem Hingga Pengamat

Karena itu, yang mengetahui kebutuhannya di kabinet dan kebutuhan pemerintahannya seperti apa.

"Apakah memang perlu ada reshuffle atau tidak. Siapa yang perlu direshuffle dan kapan harus direshuffle."

"Penilaian kinerja tiap menterinya juga yang tahu beliau sendiri. Mana yang masih perlu diakselerasi, mana yang sudah sesuai dengan harapan beliau, dan mana yang harus diganti pejabatnya untuk memperbaiki kinerjanya," ujarnya.

Ia berharap agar reshuffle nanti bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan langkah politis semata, yang tak berdampak bagi nasib rakyat banyak yang kesusahan sejak pandemi.

"Presiden Jokowi dan rakyat, kalau malah menterinya tidak fokus bekerja memperbaiki kondisi negeri kita yang sedang berat ini," ujarnya.

Terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Mardani Ali Sera mengingatkan Presiden Jokowi harus bijag dalam dua tahun terakhir masa jabatannya.

Menurutnya, lebih baik Jokowi menjaga soliditas kabinetnya dibanding melakukan reshuffle kabinet.

"Di masa akhir pengabdiannya, bagus menjaga soliditas," kata Mardani kepada wartawan, Senin (26/12/2022).

Menurut Mardani, dengan adanya soliditas dalam kabinet pemerintahan akan berjalan baik.

"Ketimbang membuat kebisingan yang tidak perlu dengan reshuffle terburu-buru," ucapnya.

Analisis Pengamat

Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menyebut isu reshuffle kabinet sebagai hal yang wajar.

Hal itu disebabkan lantaran Nasdem telah menentukan sikap politik mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau Capres 2024.

Arifki berpendapat, menteri asal Nasdem tak akan terdepak jika Jokowi memiliki kepentingan yang sama dengan partai pimpinan Surya Paloh itu, khususnya usai Pemilu 2024.

"Pergantian kabinet mungkin saja terjadi dan itu berdampak terhadap NasDem jika Jokowi punya kepentingan dengan capres pasca 2024. Jika tidak, NasDem akan tetap menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi sampai 2024," kata Arifki kepada wartawan, Minggu (25/12/2022).

Arifki menambahkan, NasDem tentu dilema dengan pilihan politik yang diambilnya.

Sebagai partai politik mendukung figur populer di tahun 2024 tentu menguntungkan bagi partai yang tidak memiliki kandidat capres.

Akan tetapi, sikap NasDem ini dinilai sebagai partai koalisi lain, partai pemerintah rasa oposisi.

"Terkait NasDem keluar dari kabinet Jokowi. Evaluasi tentu tidak terkait kinerja menterinya bagus atau tidaknya saja. Tetapi, kepentingan Jokowi pasca 2024 tentu ikut menentukan," ucapnya.

Karenanya, menurut Arifki bahwa perombakan kabinet atau reshuffle ini memiliki tantangan tersendiri bagi Jokowi satu diantaranya terkait stabilitas politik menuju pemilu 2024.

"Pergantian kabinet ini tentu tidak mudah. Siapa yang keluar dari kursi kabinet? Tentu melihat peluang oposisi yang masih terbuka terhadap pemerintahan Jokowi untuk merebut simpati publik 2024," ujarnya.

"Secara pribadi Jokowi tidak terbebani karena tidak lagi maju sebagai capres. Tetapi, narasi politik pasca 2024 tentu akan lebih sulit dan menyebabkan Jokowi atau parpol lain juga berkepentingan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/ Taufik Ismail/ Chaerul Umam/ Mario Christian Sumampow/ kompas.com/ Tatang Guritno/ Adhyasta Dirgantara/ kompas.tv)

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved