Kementerian/Lembaga Diminta Berperan Lakukan Sosialisasi UU Cipta Kerja untuk UMKM di Daerah

Pernyataan tersebut diungkapkan Arif usai dirinya menerima masukan dari beberapa pelaku UMKM saat workshop Sosialisasi dan Sinkronisasi Aturan UU Cipta Kerja di Sintesa Peninsula, Manado, Sulawesi Utara.

"Nah ini memang dalam proses transisinya tadi ada juga usulan dari teman-teman di daerah agar kemudian ada task force ya di tingkat daerah yang kemudian dapat memfasilitasi terutama pelaku pelaku usaha agar kemudian juga mereka bisa menanyakan secara langsung," kata Arif kepada awak media, Kamis (27/10/2022).

Baca juga: Anwar Budiman: Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja Tunduk pada UU Cipta Kerja

Adapun peran task force itu sendiri kata Arif, nantinya akan dipegang atau dipertanggungjawabkan oleh Kementerian yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja dari Pemerintah Pusat.

Nantinya unit kerja atau task force tersebut akan memberikan pelatihan, bimbingan atau dalam kata lain coaching clinic kepada para pelaku UMKM dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sebab kata Arif, NIB yang didapati oleh pelaku usaha itu sudah diatur dalam UU Cipta Kerja untuk mendapatkan seluruh sertifikasi, termasuk sertifikasi halal dan standar nasional Indonesia (SNI).

"Terdiri dari berbagai macam unsur keterwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah yang secara periodik bisa membuka semacam coaching clinic itu misalnya tadi ada usulan yang berkembang seperti itu, sambil kita terus memperbaiki integrasi sistem," kata dia.

Meski demikian, Satgas UU Cipta Kerja akan tetap berupaya untuk melibatkan seluruh stakeholder seraya mengembangkan integrasi sistem internet.

Upaya itu semata kata Arif, untuk mewujudkan mekanisme yang semula multiple akses menjadi single akses.