Pengacara Minta Lukas Enembe Disidang Hukum Adat, Wapres: KPK Punya Aturan Sendiri

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin meminta Gubernur Papua Lukas Enembe bersikap kooperatif terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dan gratifikasi yang menjeratnya.

Maruf Amin menilai Lukas Enembe seharusnya kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.

"Pemerintah mengharapkan supaya Lukas Enembe itu bisa bekerja kooperatif, bisa bersikap kooperatif dan supaya tidak menimbulkan masalah," kata Maruf Amin dalam keterangan pers di Banjarbaru, Kamis (13/10/2022).

Mengenai permohonan kuasa hukum Lukas Enembe agar kasusnya diusut lewat hukum adat, Maruf menilai KPK merupakan independen yang tidak bisa diintervensi.

Dalam penanganan sebuah kasus korupsi, Maruf mengatakan KPK memiliki aturan sendiri.

"Kalau memang, kan perlu pembuktian. Nah dibuktikan saja, memang bersalah apa tidak ada bukti apa tidak sehingga dengan demikian, maka tidak terjadi ketegangan-ketegangan. Jadi KPK memang punya aturan sendiri," jelas Maruf.

"KPK sudah punya SOP-nya sendiri bagaimana di dalam menangani kasus korupsi. Saya kira sudah ada, tentu dengan memperhitungkan berbagai masalah, semuanya dihitungkan kemudian berbagai aturannya," tambah Maruf.

Terkait penanganan lewat hukum adat, kata Maruf, dapat dilaksanakan secara terpisah.

Baca juga: Usulan Pemeriksaan Terbuka Lukas Enembe, Aktivis Papua: Tak Ada Prosedur Hukum dan Aturan Adatnya  

"Mengenai soal hukum adat itu nanti masalah di Papua sendiri, kan mereka punya apa Local Wisdom sendiri ya, kearifan lokal sendiri kalau memang mereka mempunyai bahwa itu bagian daripada kearifan lokal, saya kira kita serahkan pada (adat)," pungkas Maruf.

Sebelumnya, penasihat hukum Enembe, Aloysius Renwarin, mengklaim warga Papua meminta kasus dugaan korupsi kliennya diusut lewat hukum adat.

Alasannya, Enembe merupakan kepala suku besar di Papua.

"Semua sudah sepakat bahwa Pak Lukas sebagai tokoh besar Papua dikukuhkan pada 8 Oktober kemarin, berarti semua urusan akan dialihkan kepada adat yang mengambil sesuai hukum adat yang berlaku di Tanah Papua," ucap Aloysius di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2022).

Untuk itu, menurutnya pemeriksaan terhadap Lukas Enembe telah disepakati untuk dilakukan di Papua.

"Pemanggilan terhadap Pak Lukas telah disepakati oleh keluarga dan masyarakat adat Papua, mereka menyatakan pemeriksaan ketika Pak Lukas sembuh dilakukan di Jayapura. Dilakukan disaksikan oleh masyarakat Papua di lapangan terbuka," ujar Aloysius.