Istana Jawab Sindiran AHY soal BLT, Faldo Maldini: Ini Negara Demokrasi, Setiap Warga Berhak Menilai

TRIBUNNEWS.COM - Pihak Istana merespons sindiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait bantuan langsung tunai (BLT) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagaimana diketahui, sebelumnya AHY sempat membandingkan berbagai proyek di era Presiden Joko Widodo hanya "tinggal gunting pita" karena sudah dimulai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam Rapimnas Demokrat 2022, AHY juga menyinggung program BLT pada era SBY yang banyak ditentang, namun kini diterapkan setelah BBM naik.

Menjawab sindiran tersebut, Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Faldo Maldini, menyebut siapa saja boleh memberikan penilaian.

"Jawaban atas sindiran bapak AHY ya silakan berpandangan seperti apa, ini negara demokrasi setiap warga berhak untuk memberikan penilaian," Kata Faldo, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Minggu (18/9/2022).

Faldo mengungkapkan, kepemimpinan di Indonesia memang perlu keberlanjutan, apalagi untuk kemajuan bersama.

Baca juga: Disebut AHY Cuma Tinggal Gunting Pita Proyek SBY, Seperti Apa Capaian Infrastruktur di Era Jokowi?

"Keberhasilan pemerintahan presiden Jokowi bukan hanya karena kehebatan beliau namun juga dukungan dan kontribusi dari rakyat."

"Kepemimpinan di Indonesia harus memiliki keberlanjutan ada yang dulu baru jalan baru diteruskan, ada yang dulu tidak jalan sekarang dibuat berjalan memang bernegara begitu bukan," jelas Faldo.

"Tentunya kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk tunjukkan siapa yang paling hebat, kecuali yang dicari hanya tepuk tangan, ya silahkan saja," imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI fraksi PDIP, Adian Napitupulu, turut merespons soal pernyataan AHY tersebut.

Menurutnya, ada perbedaan antara Bantuan Tunai Langsung (BLT) era pemerintahan SBY dengan Jokowi.

“BLT era SBY itu beda, kenapa? Naiknya BBM di era SBY itu 259 persen. Di era Jokowi BBM cuma naik 54 persen, ada selisih 205 persen kenaikan antara SBY dan Jokowi. Lebih tinggi 200 persen di jaman SBY dibandingkan Jokowi,” kata Adian, Jumat (16/9/2022).

“Orang bilang pada saya, itu kan presentase. Ya angkanya berapa? zaman Presiden SBY kenaikan BBM itu Rp 4.190, di jaman Presiden Jokowi Rp 3.500. Selisihnya Rp 1.190, jadi lebih banyak di zaman SBY. Kalau kenaikan BBM sampai 254 persen siapapun boleh menangis untuk itu,” lanjutnya.

Dilansir Tribunnews.com, Adian menyatakan, meski nilainya BLT tak jauh berbeda, tapi di era SBY tidak ada bantuan lain yang diberikan untuk masyarakat.

“Ada 6 sampai 7 program-program sosial lainnya. Ada PKH dan sebagainya. Ya akumulasikan saja. Ada satu keluarga yang bisa dapatkan 4-5 program. Untuk anaknya sekolah, dia dapat untuk pengganti BBM-nya, dia dapat untuk kesehatan. Zaman SBY mana, enggak ada,” ucap Adian.

Politikus PDI Perjuangan ini berharap, AHY benar-benar akurat dalam menyampaikan sesuatu.

“Kalau menurut saya, AHY harus lebih banyak belajar tentang data. Kalau bisa belajar berhitung lagi,” katanya.

Diketahui, AHY sempat menyinggung pemberian BLT yang saat ini diterapkan pemerintahan Jokowi.

AHY menyebut, pemberian BLT merupakan program yang sudah digunakan saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden RI pada 2004-2014.

Dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (15/9/2022), AHY juga menyebut, kala itu BLT sempat dihina karena dianggap menghamburkan duit negara.

Namun, kini justu tetap dilanjutkan untuk membantu perekonomian rakyat.

Baca juga: Terbaru! Inilah Cara Daftar BLT UMKM Rp 1,2 juta, Cek Penerima Via Login eform.bri.co.id/bpum 2022

AHY Kritik Pemerintah Naikan Harga BBM Subsidi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan kritikan keapda pemerintah karena menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut AHY, banyak cara selain menaikan harga BBM.

Termasuk melakukan relokasi anggaran hingga penundaan sejumlah proyek nasional.

"Sesungguhnya ada banyak cara untuk menyelamatkan fiskal, selain menaikkan harga BBM. Misalnya, dengan melakukan relokasi anggaran, penentuan prioritas, termasuk penundaan sejumlah proyek nasional yang tidak sangat mendesak," kata AHY saat pidato kebangsaan di Rapimnas Partai Demokrat di JCC, Jakarta Selatan, Jumat (16/9/2022).

Demokrat, kata AHY, memahami persoalan kesehatan APBN dan ruang fiskal negara masih mengalami masalah.

Namun, AHY menyebut, kenaikan harga BBM bukanlah solusi.

"Namun, di sisi lain, Demokrat juga sangat mengerti, kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang menghadapi tekanan berat," jelasnya.

AHY menyatakan, kini harga BBM telah dinaikkan oleh pemerintah.

Baca juga: Adian Napitupulu Bedakan BLT Era SBY dan Jokowi, Minta AHY Banyak Belajar Data dan Berhitung Lagi

Untuk itu, ia meminta pemerintah harus memberikan bantuan kepada rakyat yang ekonominya lemah atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Di sisi lain, AHY mengkritik pemerintah yang kerap tidak menurunkan harga BBM ketika harga minyak dunia turun.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Chaerul Umam/Igman Ibrahim, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait AHY dan Jokowi