Cerita LPSK Diperlihatkan Rekaman CCTV Bersuara saat Ke Polda Metro Jaya Bahas Istri Ferdy Sambo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diperlihatkan rangkaian rekaman CCTV yang memiliki suara saat ke Polda Metro Jaya.

Pertemuan dengan penyidik Polda Metro Jaya itu diketahui atas undangan pada 29 Juli 2022 lalu untuk membahas soal dorongan perlindungan untuk istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawathi.

"Iya benar, (diperlihatkan) rekaman CCTV saat ke Polda Metro Jaya," kata Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu saat dihubungi, Senin (22/8/2022).

Rekaman CCTV itu berisikan perjalanan rombongan Putri Chandrawathi dari Magelang Jawa Tengah hingga ke Jakarta.

"CCTV perjalanan dari Magelang sampai dengan Jakarta, sampai dengan TKP, sampai dengan rumah pribadi lagi, sampai dengan ambulans datang," ucapnya.

Edwin mempertanyakan rekaman CCTV tersebut karena diduga sudah diedit dengan dimasukkan suara atau backsound.

"Iya ada (kejanggalan), karena sudah mengalami pengeditan. Sudah ditambahkan dengan backsound dan itu kan kemudian ada penekanan-penekanan untuk meyakinkan dari pihak pengundangnya, bahwa posisi Ibu PC sebagai korban," bebernya.

Dugaan Desakan dari Polda Metro Jaya ke LPSK untuk Setujui Perlindungan ke Putri Chandrawathi

(LPSK) buka suara soal adanya dugaan desakan yang diminta oleh aparat penegak hukum untuk segera mengeluarkan perlindungan kepada istri Irjen pol Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu membeberkan kronologi awal mula adanya desakan tersebut.

Kata dia, hal itu bermula saat pihaknya diundang atau diminta hadir pada pertemuan di Polda Metro Jaya akhir Juli lalu.

Baca juga: Peluang Putri Candrawathi Jadi Justice Collaborator Kecil, Ini Penjelasan LPSK

"Kita ada undangan pertemuan 29 Juli 2022 di Polda Metro Jaya," kata Edwin kepada awak media, Selasa (16/8/2022).

Kendati begitu, dalam pertemuan tersebut tidak hanya dihadirkan oleh perwakilan dari LPSK bersama Polda Metro Jaya.

Melainkan, ada perwakilan Kementerian/Lembaga lain, misal dari Kementerian PPA, Komnas Perempuan, KPAI, Kantor Staf Presiden, dan ada dari LSM, serta psikolog.

"Jadi bukan hanya LPSK saja," tutur dia.