Surya Paloh: Tak Perlu Ada Pemilu Jika Konsekuensinya Perpecahan Bangsa
Surya Paloh berpendapat pemilihan umum (pemilu) tak perlu digelar jika menghasilkan perpecahan bangsa.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat pemilihan umum (pemilu) tak perlu digelar jika menghasilkan perpecahan bangsa.
Sebab, tak sedikit pihak yang rela mempertaruhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa demi meraih kekuasaan dalam pemilu.
Hal itu disampaikannya dalam Orasi Ilmiah Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa), dari Universitas Brawijaya, Senin (25/7/2022).
"Terlalu pendek akal kita dan terlalu tinggi nafsu kita jika untuk memenangkan pemilu kita harus mempertaruhkan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Surya Paloh.
"Bagi saya pribadi lebih baik tidak perlu ada pemilu kalau memang konsekuensi pemilu itu berwujud pada perpecahan bangsa," lanjutnya.
Dalam orasinya itu, Surya juga berbicara mengenai politik identitas.
Baca juga: Surya Paloh Ajak Semua Elemen Bangsa Teguhkan Politik Kebangsaan Jelang Pesta Demokrasi 2024
Dia menjelaskan, sebenarnya politik identitas itu tidak selalu negatif.
Dia menjelaskan dalam sejarahnya, politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan.
Namun yang berbahaya, lanjut Surya, politik identitas buruk yang menghasilkan kerusakan bagi suatu sistem politik.
"Dia berdiri di atas kesadaran bahwa identitasnyalah yang paling unggul dan kelompoknyalah yang paling benar. Maka identitas lain tidak hanya harus menjadi nomor dua tetapi juga harus dikalahkan," ujarnya.
"Paham dam praktik politik semacam ini selain tidak mencerdaskan kehidupan bangsa juga membuat kita lupa seolah manusia adalah makhluk yang hanya memiliki satu identitas belaka," lanjutnya.
Surya melanjutkan, kerusakan yang diakibatkan politik identitas buruk itu pada akhirnya akan membawa menjadi politik kebencian.
Praktik politik semacam itu menurutnya memang tidak hanya begitu muncul dari ruang kosong, sebagaimana dalam sejarahnya.
Namun politik identitas lahir dari instansi politik yang diskriminatif dan dipandang penuh dengan rasa ketidakadilan.
Dalam konteks itu, Surya mencontohkan soal ketimpangan ekonomi yang terjadi di tanah air.
