Singgung Presidential Treshold, Fahri Hamzah Bandingkan Demokrasi Indonesia dengan Perancis
Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah menilai tingginya Presidential Treshold merupakan upaya pembatasan aspirasi rakyat.
Penulis:
Naufal Lanten
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
Rizki Sandi Saputra
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti terkait ditolaknya gugatan partainya berkaitan dengan Presidential Treshold (ambang batas pencalonan presiden) yang menyaratkan 20 persen kursi DPR atau 25 persen total perolehan suara nasional.
Dalam gugatannya, pemohon menilai frasa 'serentak' dalam Pasal 167 ayat 3 dan Pasal 347 ayat 1 UU Pemilu dimaknai secara sempit sebagai waktu pemungutan suara Pemilu yang harus dilaksanakan pada hari yang sama untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota DPRD.
Namun hakim tetap memutuskan bahwa frasa serentak dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat 1 UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional.
"Belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya isu pokok yang berkaitan dengan frasa serentak sehingga norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat 1 UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional," ujar hakim konstitusi Saldi Isra.
