Ahli Hukum: Internalisasi Nilai Pancasila Dibutuhkan Dalam Perumusan Kebijakan
Ahli Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kris Wijoyo Soepandji menyebut masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh perli
Penulis:
Fahdi Fahlevi
Editor:
Whiesa Daniswara
lihat foto
Sehingga dalam proses perumusan kebijakan, pemerintah harus melibatkan masyarakat yang memiliki kepentingan. Menurut Bono, regulasi harus dibuat atas dasar kepentingan semua pihak.
“Pengaturan ini adalah masalah bersama. Harusnya sama-sama duduk bareng, membicarakan kepentingan masing-masing, menemukan kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Ini yang disebut smart regulation,” ujar Bono.
Pelibatan masyarakat atau stakeholder terkait perumusan kebijakan, menurut Bono, merupakan implementasi nilai Pancasila yang seharusnya menjadi budaya bangsa Indonesia, yaitu musyawarah untuk mendapatkan hasil yang mufakat.
