Soal Koalisi dan Calon Presiden, Demokrat: Kami Masih Jalin Komunikasi Politik dengan Semua Pihak

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, hingga kini partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih belum menyatakan sikap untuk membentuk koalisi dengan partai manapun.

Termasuk kata dia, perihal pengusungan calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Herzaky memastikan, saat ini yang sedang dilakukan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu yakni menjalin silaturahmi politik dengan partai lain.

"Demokrat sendiri sampai dengan saat ini, masih terus menjalin silaturahmi dan komunikasi politik dengan semua pihak," ucap Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/6/2022).

Terlebih kata Herzaky, proses tahapan pemilu 2024 masih terbilang cukup lama.

Baca juga: PKB dan PKS Gagas Koalisi Semut Merah, Demokrat: Makin Banyak Koalisi, Makin Baik

Apalagi pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden baru akan dilakukan pada 2023 mendatang.

Karenanya, penting menurut Partai Demokrat untuk mempelajari sambil mencari tahu lebih dalam partai politik lain yang berpotensi untuk dijadikan pasangan koalisi.

"Kami terus menjajaki kesamaan visi, kesamaan chemistry. Pendaftaran Capres-Cawapres sendiri masih di penghujung 2023," kata Herzaky.

"Masih banyak waktu buat kami untuk terus menjajaki berbagai kemungkinan. Masih sangat dinamis dan cair sampai dengan saat ini," katanya.

Baca juga: Demokrat soal Projo NTB Dukung AHY di Pilpres 2024: Rakyat Menghendaki Perubahan

Kendati begitu, pihaknya mendukung serta mendorong kepada partai manapun yang membentuk koalisi untuk pertarungan Pileg maupun Pilpres mendatang.

Kekinian, dirinya ikut menyoroti rencana pembentukan koalisi semut merah yang digagas oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut pihaknya, dengan semakin banyaknya partai yang berkoalisi maka diyakini akan menciptakan proses demokrasi yang baik.

"Setiap upaya untuk membangun koalisi, tentu harus didorong dan didukung. Untuk memastikan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Makin banyak koalisi, makin baik," kata Herzaky.

Adapun membentuk koalisi kata Herzaky, merupakan suatu keharusan, karena adanya persyaratan ambang batas presiden atau presidential threshold 20 persen untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Sedangkan parpol parlemen yang sudah memenuhi syarat ini baru satu partai yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Baca juga: AHY Dinilai Buka Jalan Pertemuan Pimpinan Demokrat dengan Nasdem untuk Kedua Kalinya

Dengan demikian kata dia, delapan partai lainnya di parlemen harus membentuk koalisi untuk menghindari kembali terjadinya polarisasi saat Pilpres mendatang.

"Janganlah ada pihak-pihak yang memaksakan maksimal hanya dua calon yang bertarung, apalagi satu calon utama, dan satu calon boneka," ucap Herzaky.

"Agar semakin banyak pilihan pemimpin yg berkualitas untuk rakyat dan meminimalisir potensi polarisasi," sambungnya.

Herzaky menambahkan, dalam pesta demokrasi nantinya, Partai Demokrat mendorong untuk memberi ruang terbuka untuk semua partai dengan menerapkan kompetisi dan kontestasinya berjalan dengan fair.

Jangan sampai ada upaya untuk memangkas demokrasi dan kedaulatan rakyat di Pemilu 2024.

"Kita dorong sebanyak mungkin calon," kata Herzaky.