Isu Reshuffle Kabinet Santer Lagi, Kabarnya Dilakukan 15 Juni Mendatang, Apa Bocoran dari Istana?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar adanya perombakan (reshuffle) kabinet kembali mencuat ke permukaan publik belakangan ini.

Beredar informasi, agenda itu akan dilangsungkan pada tanggal 15 Juni mendatang, benarkah demikian?

Menanggapi isu tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku belum mengetahuinya.

"Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit," kata Pratikno ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Eks Rektor UGM itu mengaku belum menerima informasi apa pun terkait reshuffle yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat.

Baca juga: Sekjen PDIP Jawab Soal Isu Reshuffle yang Kembali Berhembus: Tak Perlu Ribut

Kendati demikian, Pratikno sempat menyampaikan berbagai pertimbangan Jokowi jika hendak melakukan reshuffle.

"Banyak sekali permasalahan yang harus ditangani secara cepat. Ekonomi global. Sangat dinamis. Kita harus sangat responsif. Pandemi kita juga harus antisipatif. Jadi kita fokus kerja," ucap dia.

Namun, Pratikno tak membeberkan siapa menteri yang berpotensi diganti atau sosok yang akan menggantikan, termasuk soal Menteri Perdagangan M Lutfi yang disinyalir bakal terkena perombakan.

"Nanti saja," tandas Pratikno. 

Isu reshuffle sempat mencuat Maret silam saat presiden mengungkapkan kekecewaannya pada sejumlah menteri dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia.

Ketika itu Presiden menyinggung sejumlah kementerian yang kurang menyerap produk-produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Presiden mengancam akan mereshuffle menteri bila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.

Baca juga: Jokowi: Ibu Megawati Itu Seperti Ibu Saya Sendiri, Jadi Kalau Ada Perbedaan Wajar

"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Resuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.

Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.

"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah, kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). setuju? Setuju nya gak semangat? kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan, jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.

Baca juga: Kenakan Sarung Putih Jokowi Hadir Dalam Peresmian Masjid At-Taufiq di Lenteng Agung

Termasuk kata Presiden konsekuensi bagi BUMN.

Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.

Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi isu reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju.

Hasto mengatakan, terkait reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi kalau dari pak presiden bilang belum ya artinya reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari bapak presiden," kata Hasto seusai acara peresmian Masjid At-Taufiq di kantor DPP PDIP, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

Bukan Soal Koalisi Partai

Presiden Joko Widodo dinilai tak membatasi ruang gerak berbagai partai politik (parpol) koalisi pemerintah melakukan langkah politik guna menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyebut sikap Jokowi itu tak lantas membuat parpol koalisi pemerintah bakal direshufle jika membangun kerja sama dengan parpol oposisi Istana.

“Presiden pasti memberi kesempatan pada partai-partai apa pun untuk membentuk koalisi. Presiden dalam dugaan saya, berada di tengah-tengah dalam perilaku antar partai,” sebut Arya pada diskusi virtual CSIS bertajuk Manuver Koalisi Partai Menjelang Pemilu Presiden: Motivasi dan Resiliensi, Rabu (8/6/2022).

Ia menjelaskan, Partai Nasdem tak perlu khawatir bakal dikeluarkan dari kabinet jika bermitra dengan Partai Demokrat atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam pandangan Arya, Jokowi sangat hati-hati untuk melakukan reshuffle, apalagi dengan mengeluarkan salah satu parpol pendukungnya.

“Pertama terlalu berisiko untuk stabilitas politik dan dukungan partai di parlemen. Kedua, (membentuk) koalisi itu haknya parpol, ia dapat secara aktif dan bebas membangun koalisi,” katanya.

Arya menuturkan, Jokowi akan menghindari proses reshuffle hanya karena perbedaan sikap politik dengan parpol koalisi.

“Saya kira Presiden tidak sampai pada level karena berbeda pilihan-pilihan politik kemudian melakukan reshuffle tanpa memberikan konsesi, itu terlalu berisiko,” pungkasnya.

Adapun Partai Nasdem bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 15-17 Juni pekan depan.

Ketua DPP Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut rapat itu bakal mengerucutkan nama-nama kandidat capres yang bakal diusung.

Di sisi lain, Minggu (5/6/2022) Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menerima kunjungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Banyak pihak menduga, kunjungan itu merupakan upaya politik Partai Demokrat menjajaki kerja sama dengan Partai Nasdem.

Diketahui saat ini ada tujuh partai koalisi pemerintah yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara itu hanya ada dua partai yang memutuskan berada di luar pemerintahan, yaitu Partai Demokrat dan PKS.