Mendagri Pertimbangkan Bikin Aturan Teknis Pemilihan Penjabat Kepala Daerah yang Transparan

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya mempertimbangkan membut aturan teknis mengenai Penjabat kepala daerah.

Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nantinya bakal melakukan semacam pelatihan dan mengundang beberapa ahli termasuk civil society.

“Maka saya melakukan exercise dengan jajaran Kemendagri nanti kita undang juga beberapa ahli termasuk teman-teman dari civil society, setelah itu nanti rapat antarkementerian,” kata Tito Karnavian di sela-sela rapat kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2022).

Tito menambahkan upayanya itu dalam rangka mewujudkan adanya aturan teknis yang proses pengangkatan penjabat lebih demokratis dan transparan.

“Saya ingin ada semacam Peraturan Mendagri mengenai mekanisme penunjukkan yang tadi, yang mekanismenya ada semangat demokrasi dan transparansi,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri Berencana Buat Rapat Kerja Khusus Bersama Komisi II DPR Bahas Penjabat Kepala Daerah

Mantan Kapolri ini menjelaskan, sebetulnya sudsh tersebar, di antaranya di dalam Undang-Undang (UU) hingga Peraturan Pemerintah (PP).

Tetapi kita menangkap satu aspirasi. Sebetulnya bukan pemerintah, dari MK (Mahkamah Konstitusi) meminta mempertimbangkan. Mempertimbangkan kepada pemerintah memberi perhatian supaya ada mekanisme penunjukkan yang demokratis dan transparan.”

“Kata-kata demokratis dan transparan itulah yang menjadi atensi kita,” kata Tito.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku ingin membahas mengenai Penjabat (Pj) dalam forum yang resmi.

Dia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana membuat rapat khusus membahas secara lengkap mengenai Pj.

Baca juga: Soal Pj Kepala Daerah, Anggota DPR Sebut Pemerintah Tidak Keliru Tunjuk Pati TNI Polri

“Mengenai masalah Pj ini, saya ingin membahasnya dalam forum yang resmi, seperti di DPR,” kata Tito Karnavian kepada wartawan.

“Saya lebih senang nanti koordinasi dengan Komisi II, udah nanti buat aja acara khusus, rapat kerja mengenai Pj, mulai dari kewenangangannya, aturannya, mekanisme penunjukkannya,” sambung dia.

Namun Tito belum menjelaskan lebih lanjut perihal kapan rapat kerja atau forum tersebut bakal diselenggarkan. Kendati demikian, Tito mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada Komisi II DPR RI.