Pemerintah Janji Tak Akan Abaikan Masyarakat Lokal Kalimantan Timur Seiring Perpindahan IKN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Adwil Kemendagri) memastikan, pemerintah tak akan mengabaikan masyarakat lokal Kalimantan Timur seiring rencana perpindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Bahkan sejauh ini kata Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri Thomas Umbu Pati, pemerintah masih terus berdiskusi dengan pemerintah daerah seraya rencana membangun kota modern di Kalimantan Timur.

"Kami saat ini berdiskusi dengan teman-teman pemerintah daerah agar lagi-lagi ketika kita ingin membangun kota modern kota dunia untuk semua kami tidak akan mengabaikan masyarakat lokal yang ada di Kalimantan," kata Thomas dalam diskusi bersama Warta Kota TribunNetwork bertajuk'Jakarta Masa Depan', Senin (23/5/2022).

Adapun diskusi yang selama ini menjadi fokus pemerintah yakni perihal pengembangan ekonomi di wilayah tersebut.

Tak hanya itu, beberapa isu juga menjadi penting bagi pemerintah kata Thomas, guna menjamin kesejahteraan masyarakat lokal yang berada di Kalimantan Timur.

"Diskusi hari ini sementara kami melihat bagaimana peluang-peluang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lokal dan isu-isu lainnya," tukas Thomas.

Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Nasional dan Global

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Adwil Kemendagri) menegaskan, pasca pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur nantinya, pemerintah akan memfokuskan Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional bahkan global.

Baca juga: Respons Jenderal Andika Soal IKN Nusantara yang Dinilai Rentan Ancaman Udara

Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri Thomas Umbu Pati dalam acara diskusi bersama Warta Kota bertajuk 'Jakarta Masa Depan', Senin (23/5/2022).

"Pemindahan ini kita tidak mengabaikan atau tidak meninggalkan Jakarta, sekali lagi sejarah budaya dan kekhususan DKI ini kita akan tetap pertahankan dalam konteks pusat ekonomi nasional dan global," kata Thomas dalam acara yang dilaksanakan di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta.

Thomas menambahkan, jika bicara Jakarta maka kaitannya juga berada pada beberapa daerah-daerah sekitar yang menjadi penyangga.

Dirinya menyatakan, untuk hal daerah penyangga nantinya, pemerintah juga sejauh ini sudah mulai membahas mekanisme yang dipastikan bersinergi dengan Jakarta.

"Oleh karena itu, mekanisme kerja sama yang selama ini digagas oleh Kemendagri saya pikir itu peluang yang akan tetap kita pertahankan bagaimana membangun kolaborasi sinergitas antar DKI nantinya dengan daerah pinggiran," kata Thomas.

"Saya kira itu hal yang tetap komitmen bagaimana membangun Jakarta ke depan sebagai pusat ekonomi nasional," sambungnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan senantiasa membangun iklim investasi yang menjanjikan bagi Jakarta di masa mendatang.

Evaluasi komprehensif juga akan dilakukan pemerintah pusat bersama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah yang notabenenya terhubung dengan Jakarta.

"Kita melihat dukungan investasi, kemudahan berusaha, kemudahan investasi, fasilitas khusus hal-hal ini yang mungkin kita evaluasi, secara komprehensif untuk melihat bottle neck yang selama ini terjadi seperti apa, kendala-kendala seperti apa," ucap Thomas.

Terpenting kata dia, ke depan jika Jakarta sudah ditetapkan tidak menjadi Ibu Kota maka pemerintah akan memfokuskan Jakarta sebagai pusat ekonomi, pusat sejarah dan budaya.

Dirinya juga menegaskan, pemerintah akan tetap membangun Jakarta dengan melakukan kolaborasi antara keseluruhan stakeholder untuk mempertahankan Jakarta sebagai kota Metropolitan.

"Sekali lagi kita akan sama sama membangun, berkolaborasi untuk mewujudkan Jakarta ke depan sebagai pusat ekonomi nasional dan global dan sebagai pusat sejarah dan budaya saya kira ini yang perlu kita garis bawahi," tandasnya.