Menkominfo Usulkan Pemilu 2024 dengan Sistem E-Voting, KPU: Belum Jadi Prioritas

TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan belum menjadikan sistem pemungutan suara secara elektornik atau e-voting sebagai prioritas.

KPU menjabarkan ada beberapa alasan Pemilu 2024 kemungkinan masih menggunakan sistem pemungutan suara secara konvensional.

Hal ini diungkapkan oleh anggota KPU, Hasyim Asyari dalam program GASPOL di YouTube Kompas.com pada Selasa (22/3/2022).

Menurutnya, kabupaten/kota yang terkoneksi dengan internet belum tersebar secara merata.

“Kalau e-voting itu maksudnya langsung (mencoblos) online, itu masih sekitar 40 persen kabupaten belum terkoneksi internet, belum listriknya,” jelasnya.

Poin kedua, Hasyim menjabarkan terkait keamanan data suara saat pemungutan suara dilakukan secara online.

Baca juga: Optimistis Menangi Pemilu 2024, PKS Siap Kolaborasi dengan Seluruh Elemen Bangsa

Baca juga: Partai Gelora Tak Tertarik Isu Penundaan Pemilu: Nihil Alasan Logis

Ia pun mencontohkan Jerman yang kembali ke cara pemungutan suara konvensional meski memiliki teknologi maju dan didukung demokrasi yang baik.

“Pertanyaannya, siapa yang bisa melacak server (yang berisi data suara), padahal pemilu ada aspek rahasia. Kalau kemudian datanya dipertanyakan, jangan-jangan digeser atau terbaik, itu yang menjadi pertimbangan hakim MK di Jerman membatalkan (pemungutan suara dengan e-voting), kembali pakai surat suara manual, kertas,” tutur Hasyim.

Kemudian poin ketiga, kata Hasyim, adalah masyarakat Indonesia yang tergolong bukan masyarakat dengan kepercayaan politik yang tinggi.

Pernyataannya tersebut diilustrasikannya lewat kecurigaan warga pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI tahun 2017.

Dirinya mengatakan pada saat itu warga curiga dengan KPU dikarenakan pihaknya menggunakan laptop yang merupakan barang hibah dari Pemprov DKI.

Diketahui saat itu, Gubernur DKI Jakarta adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi petahana dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

“Makannya yang paling penting itu political trust terhadap proses,” kata Hasyim.

Sehingga, menurut Hasyim, dengan fakta yang telah dirinya jabarkan maka metode pemungutan suara secara konvensional masih menjadi pilihan tepat saat ini.

“Kotak suara kita itu di dalam surat suara diamplopi, amplopnya disegel, dimasukkan ke kotak, kotaknya disegel, digembok, ada yang pakai kabel tis, mulut kotak suara disegel lalu masih dikawal polisi atau aparat keamanan,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate memberikan usulan untuk Pemilu 2024 menggunakan sistem e-voting.

Dikutip dari kominfo.go.id, Johnny menilai digitalisasi dalam Pemilu diperlukan karena sudah banyak negara yang mulai menerapkan sistem e-voting.

“Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga ransmisi dan tabulasi hasil pemilu,” kata Johnny pada Selasa (22/3/2022).

Pernyataannya tersebut dikatakan dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia yang berlangsung secara hybrid dari Hilton Resort Nusa Dua, Badung Bali.

Baca juga: KPU Pakai Kotak Suara Kardus pada Simulasi Pemilu, Pimpinan Komisi II DPR: Yang Penting Dijamin Aman

Rapat tersebut dihadiri komisioner, pejabat struktural, dan fungsional KPU.

Selanjutnya mengenai sistem e-voting, Johnny menyontohkan Estonia yang telah mengadopsi pemungutan suara secara digital.

“Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil, dan aman serta melalui sistem e-vote atau internet voting.”

“Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara, dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk,” jelasnya.

“Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya,” imbuh Johnny.

Selain itu, Johnny juga menyebut pemilu dengan menggunakan sistem e-voting juga sedang berlangsung di India.

Baca juga: Puan Yakin Jokowi Jaga Amanat Rakyat dengan Tolak Wacana Penundaan Pemilu

Dirinya mengatakan KPU India telah merangkul salah satu perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi blockhain dalam rangka kebutuhan pemilu.

“Saat ini India is now using it! India sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum.”

“Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India tahun 2024 mendatang, sama seperti kita,” katanya.

“Jadi kalau kita melakukan benchmark dan studi tukar informasi dan pengetahuan serta pengalaman bisa dilakukan bersama mereka,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Pemilu 2024