Pemindahan Ibu Kota Negara
Rekam Jejak Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN Nusantara, Pernah Jadi Wakil Menhub Era SBY
Inilah rekam jejak Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono.
lihat foto
Bambang bertanggung jawab secara umum terhadap pengelolaan Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim, Departemen Riset Ekonomi dan Kerjasama Regional, dan Departemen Hubungan Eksternal.
Ia menggantikan Mr Bindu Lohani yang telah memasuki masa pensiun.
Jabatan sebagai Wakil Presiden ADB ini ia pegang hingga sekarang dan bakal berakhir pada Juli 2022 nanti.
Soal seberapa dekat hubungan Jokowi dan Bambang, tak banyak catatan mengenai hal itu.
Meski demikian, melalui postingan di akun Instagramnya, Bambang pernah mengunggah foto momen selfie dengan Presiden Jokowi.
Foto itu diunggah Bambang di akun Instagram, @bambangsusantono pada 4 Maret 2020.
Dalam keterangan yang disampaikan Bambang, pertemuan antara dirinya dengan Presiden Jokowi itu terjadi pada 3 Maret 2020.
Dalam foto tersebut tampak pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Diskusi yang sangat menarik dengan #Presiden Indonesia Joko Widodo dan para menteri di Istana Kepresidenan. Semua bekerja untuk #pertumbuhan dan #pembangunan Indonesia dan #Asia . (3 Maret 2020)," tulis Bambang.
Profil singkat Bambang Susantono
Bambang Susantono kini menjabat sebagai Vice President Knowledge Management and Sustainable Development Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia yang bermarkas di Manila, Filipina.
Pria kelahiran 4 November 1963 ini juga tercatat sudah memiliki banyak pengalaman mentereng.
Dikutip dari Wikipedia, dirinya pernah menjabat sebagi Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan setelah Menteri Perhubungan sebelumnya, Evert Ernest Mangindaan, mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019.
Sebelumnya lagi, ia pernah menjadi Wakil Menteri Perhubungan, Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014.
Lantas, dikutip dari ADB, Bambang Susantono bertanggung jawab atas manajemen pengetahuan ADB melalui pengawasan langsung dari Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim serta Departemen Riset Ekonomi dan Kerjasama Regional.
