BPJS Kesehatan jadi Syarat Layanan Publik Tak Selaras dengan Narasi Jokowi Permudah Sistem Birokrasi
Kepemilikan BPJS Kesehatan sebagai syarat mengurus sejumlah layanan publik justru dianggap malah mempersulit sistem birokrasi yang ada di Indonesia.
Penulis:
Galuh Widya Wardani
Editor:
Garudea Prabawati
lihat foto
- Pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas
Baca juga: Ditujukan untuk Pekerja, Apa Perbedaan JKP dan JHT BPJS Ketenagakerjaan?
5. Sekolah
6. Jual-Beli Tanah
7. Pembuatan SIM, STNK, dan SKCK
8. Penerima Program Kementan dan KKP
9. Pekerja Migran
Sebagian artikel telah tayang di https://nasional.kompas.com/read/2021/02/08/11514281/sebut-selama-ini-kaku-jokowi-minta-pelayanan-publik-lebih-cepat-dan-inovatif
(Galuh Widya Wardani)(Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)
![[FULL] Kesaksian Warga Lubang Buaya saat G30S/PKI: Sumur Berisi Mayat 6 Jenderal Milik Seorang Guru](https://img.youtube.com/vi/FVVk2wuyxiU/mqdefault.jpg)
