Dampak Sanksi Barat, KSAL Mulai Antisipasi Penggunaan Suku Cadang Alutsista dari Rusia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan, pihaknya akan mengantisipasi pemanfaatan segala sparepart alias suku cadang alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI AL yang berasal dari Rusia.

Hal itu menyusul dengan adanya polemik atau perang yang melibatkan Rusia dan Ukraina, bahkan dampaknya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu terkena sanksi ekonomi hingga embargo dari negara barat.

Alhasil, sebagai upaya untuk mewanti-wanti alutsista yang dibeli dari Rusia bisa tetap beroperasi dan tak terganggu embargo, maka Yudo menyatakan, akan mengantisipasi pemanfaatan suku cadangnya.

"Ke depan bagaimana untuk sparepart mungkin ada kena embargo atau tidak tentunya harus kita antisipasi," kata Yudo saat ditemui awak media di sela Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL tahun 2022, di Mabes AL, Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (2/3/2022).

Kendati demikian, Yudo tidak membeberkan secara detail terkait maksud dari bentuk antisipasi pemanfaatan suku cadang yang dimaksud itu.

Terpenting kata dia, terkait dengan peristiwa tersebut internal TNI AL akan terus melakukan koordinasi dan pembahasan secara terbuka.

Baca juga: Bertemu dengan Dubes Ukraina, DPR RI Kecam Invasi Rusia dan Minta Sudahi Perang

"Ada hal seperti ini tentunya ke depan kita harus mewaspadai perkembangan lingkungan strategis. Khususnya dengan adanya peristiwa seperti ini. Ke depan bagaimana ini tentunya ini akan menjadi pembahasan kita yang tidak bisa kita sampaikan secara terbuka," beber Yudo.

Diketahui, sanksi ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara Barat kepada Rusia, kini sudah mulai mengganggu kehidupan warganya.

Sejumlah warga di Rusia mulai mengkhawatirkan embargo ekonomi yang di antaranya adalah transaksi perbankan bisa membuat kehidupan mereka memburuk.

Mata uang Rubel kini tumbang, sedangkan uang dolar AS sulit didapatkan dari mesin ATM.

Mereka mengkhawatirkan sanksi ekonomi negara-negara Barat bakal membuat Rusia mengalami krisis ekonomi yang pernah terjadi pada masa Presiden Boris Yeltsin tahun 1998 lalu.

Negara-negara Barat melakukan embargo ekonomi setelah Rusia melakukan agresinya ke negara tetangganya Ukraina pada pertengahan pekan lalu.

“Jika saya bisa meninggalkan Rusia sekarang, saya akan melakukannya. Tapi saya tidak bisa berhenti dari pekerjaan saya," kata Andrey.

Dia tidak mampu untuk mendapatkan hipotek di Moskow sekarang suku bunga telah dinaikkan.

Jutaan orang Rusia seperti dia mulai merasakan efek sanksi ekonomi Barat yang dirancang untuk menghukum negara itu karena menyerang negara tetangga Ukraina.

"Saya berencana mencari pelanggan baru di luar negeri secepatnya dan pindah dari Rusia dengan uang yang saya tabung untuk cicilan pertama," kata desainer industri berusia 31 tahun itu.

"Saya takut di sini - orang telah ditangkap karena berbicara menentang 'garis partai'. Saya merasa malu dan saya bahkan tidak memilih mereka yang berkuasa."

Seperti orang lain yang diwawancarai untuk artikel ini, kami tidak menggunakan nama lengkapnya atau menunjukkan wajahnya untuk alasan keamanan. Beberapa nama telah diubah.

Sanksi Barat mendukung Ukraina yang diserbu tentara Rusia minggu lalu

Sanksi yang sekarang menghantam Rusia digambarkan sebagai perang ekonomi - sanksi itu bertujuan untuk mengisolasi negara itu dan menciptakan resesi yang dalam di sana. Para pemimpin Barat berharap langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya akan membawa perubahan dalam pemikiran di Kremlin.