KPK Bakal Usung 4 Isu Prioritas dalam Forum Anti-Corruption Working Group G20 Tahun Ini
(KPK) akan mengusung empat isu prioritas dalam forum Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 yang rencananya akan dihelat di Indonesia tahun 2022 ini
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusung empat isu prioritas dalam forum Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 yang rencananya akan dihelat di Indonesia tahun 2022 ini.
Chair Anti-Corruption Working Group G20 sekaligus Deputi Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana menjelaskan empat isu prioritas tersebut sudah disampaikan kepada seluruh anggota G20 saat pertemuan peserta G20 pada Desember 2021 tak lama setelah Indonesia menerima Presidensi G20 dari Italia.
Isu prioritas pertama, kata Hadiyana, yakni penigkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi.
Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Media: Indeks Persepsi Korupsi dan Momentum Presidensi G20 Indonesia secara daring pada Jumat (18/2/2022).
"Kami bertekad agar ACWG dapat menghasilkan dokumen kebijakan berupa G20 High Level Principles On Enhancing The Role of Audit In Tackling Corruption," kata Hadiyana.
Isu prioritas kedua, lanjut dia, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi.
Terkait isu tersebut, kata dia, diharapkan agar ACWG tahun ini dapat menghasilkan dokumen G20 Compendium of Good Practices In Public Participation and Anti-Corruption Education.
Isu prioritas ketiga, kata dia, adalah kerangka regulasi dan supervisi peran profesi hukum pada pencucian uang hasil korupsi.
Baca juga: Mafia Pajak Masih Ada, KPK Ingatkan Kasus Gayus Tambunan
Hadiyana mengatakan pihaknya akan berupaya agar ACWG dapat menghasilkan dokumen G20 Compendium of Good Practices On Supervisory adn Regulatory Framework of Legal Professional.
Isu prioritas keempat, lanjut dia korupsi terkait energi terbarukan.
Hadiyana berharap agar ACWG dapat menghasilkan dokumen berupa Guiding Principles on Corruption Related to Renewable Energy.
Namun demikian, ia mengatakan tugas terkait isu prioritas keempat tersebut agak berat karena ada negara yang tidak menyetujui penyusunan dokumen kebijakan tersebut meskipun jalan tengah sudah diambil dengan menurunkan levelnya yang sebelumnya high level principles menjadi guiding principles.
Namun demikian, kata dia, negara tersebut masih keberatan dan mengusulkan supaya dibuat seperti kompendium saja.
"Untuk ini kami memerlukan dukungan dari C (civil) 20 untuk mendorong negara lain untuk menyetujui ACWG untuk menyusun Guiding Principles pada sektor terbarukan," kata dia.
Hadiyana menjelaskan penentuan keempat fokus tersebut merujuk pada dokumen Anti-Corruption Action Plan 2022-2024.
"Pada tahun 2021 pada saat Presidensi Italia seluruh negara anggota G20 ACWG menyepakati Rencana Aksi empat tahunan tersebut," kata Hadiyana.
