Komentar Istana hingga DPR soal Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat

TRIBUNNEWS.COM - Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin kembali menjadi sorotan publik.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, kini Terbit tersandung kasus temuan kerangkeng atau penjara di kediamannya.

Temuan kerangkeng tersebut awalnya terungkap oleh laporan Migrant Care.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan membenarkan temuan kerangkeng milik Bupati Langkat itu.

Baca juga: Beda Pernyataan Mantan Penghuni Sel dan Migrant Care soal Dugaan Perbudakan di Rumah Bupati Langkat

Semula ada 48 orang menghuni sel tersebut, namun 30 di antaranya sudah dipulangkan.

Berdasarkan keterangan pihak pengelola, kerangkeng itu bertujuan sebagai tempat pembinaan bagi masyarakat yang anggota keluarganya sedang kecanduan narkoba atau kenakalan remaja.

Baca juga: Toilet di Dalam Kerangkeng Milik Bupati Langkat Jorok dan Tidak Manusiawi: Digunakan Puluhan Orang

Mayoritas penghuni kerangkeng manusia juga diklaim sengaja dimasukkan oleh keluarganya sendiri.

Kendati demikian, Polri masih mendalami informasi tersebut.

"Karena kita melihat sudah dijelaskan dengan kesadaran diri orang tua mengantar dan menyerahkan kemudian dengan pernyataan. Tetap kami akan dalami apa prosesnya. Kami belum bisa cepat-cepat memberikan kesimpulan ya," kata Ramadhan, Selasa (25/1/2022) melansir Tribunnews.com.

Dari temuan kerangkeng itu, muncul dugaan tindakan perbudakan yang dilakukan Bupati Langkat.

Baca juga: Pecandu Narkoba di Kerangkeng Rumah Bupati Langkat Dipekerjakan dengan Dalih Pembinaan

Polisi pun masih mendalami dugaan tindakan perbudaan.

Temuan kerangkeng miliki Buapti Langkat ini lantas mendapat komentar dari sejumlah pihak, dari pihak Istana hingga DPR.

1. Tanggapan Istana

Kantor Staf Presiden (KSP) mengutuk keras dugaan tindakan perbudakan Bupati Langkat itu.

Deputi V  KSP, Jaleswari Pramodhawardani, menyebut Terbit bisa berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Tortureand Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Anti Penyiksaan) yang diratifikasi Indonesia setelah memasuki masa reformasi 1998.

Baca juga: Kapolda Sumut dan Tim Komnas HAM Sambangi Kerangkeng Milik Bupati Langkat