TB Hasanuddin: Penerbitan STR Panglima TNI 1221 Soal Pemanggilan Prajurit Perlancar Penegakan Hukum
Legislator PDI Perjuangan ini menilai penerbitan STR ini akan semakin memperlancar penegakan hukum.
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
(1) Pemeriksaan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dilakukan oleh Pemeriksa.
(2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ankum;
b. Perwira atau bintara yang mendapat perintah dan Ankum; atau
C. Pejabat lain yang berwenang.
(3) Yang dimaksud dengan pejabat lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain Polisi Militer atau personel penegak hukum dalam hal ini provost satuan.
"Jadi dugaan pelanggaran disiplin oleh Prajurit TNI hanya dapat diperiksa oleh penegak hukum di lingkungan TNI," tandasnya.
