Ramai-ramai Kritik Menteri Agama yang Ucap Kemenag Hadiah Negara bagi NU, Buya Anwar: Bubarkan Saja
Pernyataan tersebut berbuntut panjang. Banyak pihak kemudian angkat suara dan mengkritik menteri agama.
lihat foto
Pernyataan Yaqut itu yang kemudian mendapat banyak sorotan.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengaku tidak memahami apa tujuan Yaqut menyampaikan masalah itu.
"Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan menteri agama membuat pernyataan tersebut," kata Mu'ti saat dikonfirmasi, Minggu (24/10).
Sepemahamannya Mu’ti, sejarah cikal bakal terbentuknya Kemenag juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Yaqut.
"Setahu saya sejarah Kementerian Agama berbeda dengan yang disampaikan Menteri Agama," kata Mu'ti.
Ia pun menolak berkomentar banyak terhadap masalah ini. Menurutnya, Yaqut sudah paham betul dengan apa yang harus ia lakukan. "Menag lebih tahu apa langkah yang terbaik," tutup dia.
Dari kalangan NU sendiri Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini mengaku tak setuju dengan pernyataan Yaqut itu. Ia juga menyayangkan pernyataan yang dinilainya kurang bijaksana itu.
”Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau. Meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan,” kata Helmy, Minggu (24/10).
“Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam,” imbuh dia.
Helmy mengakui NU juga punya peran besar dalam pembentukan Piagam Jakarta.
Namun, ia menerangkan itu tidak berarti NU dapat semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama atau merasa ada hak khusus.
Ia menjelaskan peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah memposisikan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah.
Sehingga NU sebagai stakeholder terbesar dari Kemenag terlihat jelas dan juga banyak mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya.
“Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi menguasai ataupun memiliki semacam privilege dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan, karena NU adalah jam'iyah diniyah ijtima'iyah [organisasi keagamaan & kemasyarakatan],” ujar Helmy.
”Prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin dan berkuasa dengan landasan, ‘Tasharruful imam 'ala ro iyyah manutun bil maslahah’, atau kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan,” tambah dia.
Di sisi lain, Helmy menilai semua elemen bangsa memiliki peran terhadap berdirinya NKRI. Artinya, agama lain juga memiliki peran dalam sejarah Kemenag.
”Pada dasarnya semua elemen sejarah bangsa punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama dan golongan. Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.(tribun network/fah/den/dod)
