Pemerintah Diminta Antisipasi Agar Kasus Covid-19 pada Anak tidak Terus Meningkat Usai PTM Terbatas

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti meningkatnya kasus Covid-19 pada anak usai diterapkannya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

"Berdasarkan data di lapangan, mulai terjadi kasus hingga klaster Covid-19 di beberapa sekolah setelah penerapan PTM terbatas. Pemerintah harus segera lakukan langkah antisipasi agar kasus Covid-19 pada anak tidak terus meningkat," kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa (28/09/2021).

Sejumlah pihak seperti organisasi guru yang tergabung dalam Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), dikatakan Netty, telah meminta pemerintah untuk menunda PTM.

"Pemerintah seharusnya mempertimbangkan masukan dari organisasi pendidik sebelum memutuskan penerapan PTM. Jangan menutup mata dan telinga dari pertimbangan mereka yang memahami betul kondisi lapangan," tambahnya.

Apalagi, berdasarkan data 23 September 2021, vaksinasi anak usia 12-17 tahun dari target 26 juta, baru 12,79 persen dosis satu dan 8,84 persen dosis dua.

"Artinya, masih banyak anak yang datang ke sekolah dalam kondisi belum divaksin," tambahnya.

Legislator PKS itu mengatakan masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar kesiapan belajar.

"Seperti ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan pemetaan warga sekolah. Baru 59 persen sekolah yang mengisi Daftar Periksa Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka," katanya.

Baca juga: PTM di Sekolah Bisa Lebih dari 50 Persen Siswa, Ini Syarat yang Diberikan Menkes

Hingga saat ini, menurut Netty dengan jumlah terinfeksi mencapai 4.209.403 dan meninggal 141.585 orang, WHO masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang harus waspada pandemi.

"Saat ini mobilitas masyarakat makin tinggi, transportasi publik makin padat, mall dan pusat perbelanjaan juga makin ramai. Bahkan anak-anak di bawah 12 tahun pun sekarang sudah dibolehkan memasuki mall dan pusat perbelanjaan. Kondisi seperti ini rawan memicu penularan," ujarnya.

Netty mengingatkan pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan PTM terbatas dan bolehnya anak-anak memasuki mal.

"Antisipasi suasana euforia masyarakat karena turunnya level PPKM di sejumlah daerah. Lakukan upaya maksimal agar tidak membuka ruang bagi munculnya gelombang ketiga. Apalagi varian baru juga sedang mengintai masuk. Jangan buat kebijakan yang membuat kita menuai panen Covid-19," tandas Netty.

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terhadap 46.500 sekolah, hingga 20 September 2021 sudah ada 1.296 sekolah melaporkan klaster penyebaran covid-19 saat pembelajaran tatap muka (PTM)

"Kasus penularan itu kira-kira 2,8 persen yang melaporkan," kata Jumeri.

Klaster penyebaran Covid-19 kata Jumeri paling banyak terjadi di SD sebesar 2,78 persen atau 581 sekolah. Disusul, 252 PAUD, SMP sebanyak 241 sekolah.

Kemudian SMA sebanyak 107 sekolah, SMK 70 sekolah, dan terakhir Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 13 sekolah.

Namun, Jumeri tak mengungkap sekolah tersebut tersebar di daerah mana saja. Jumlah kasus positif terbanyak, baik guru maupun siswa, di lingkungan SD.

Untuk guru dan tenaga kependidikan, kasus positif mencapai 3.174 orang dari 581 klaster sekolah. Sementara peserta didik yang positif Covid-19 mencapai 6.908 orang.

Untuk tingkat SMP terdapat 1.502 guru dan 2.220 siswa positif Covid-19. Lalu PAUD, dengan kasus positif tenaga pendidik sebanyak 2.007 orang, dan siswa 953 orang.

Tingkat SMA mencatat 1.915 guru positif Covid-19 dan siswa sebanyak 794 orang.

SMK 1.594 kasus positif pada guru dan 609 pada siswa.

Terakhir SLB, 131 kasus positif pada siswa dan 112 pada guru.

Sebanyak 42 persen sekolah atau sekitar 118 ribu sekolah di wilayah PPKM level 1-3 telah menggelar belajar tatap muka secara terbatas. Namun, jumlah itu masih relatif rendah.

Baca juga: Ahli Sarankan Tiga Strategi untuk Meminimalisir Kluster Sekolah Pada PTM Terbatas

"Jadi dari angka itu, 37 (persen) itu pada seminggu yang lalu, kemudian saat ini masih 42 (persen), artinya progresnya sangat lambat," katanya.

Jumeri pun menyadari, bahwa pertimbangan tak menggelar PTM di sekolah ada banyak faktor. Misalnya, ada daerah yang mempertimbangkan karena daerah itu atau kabupaten itu ada di wilayah aglomerasi.

"Mungkin gandengannya itu masih berbahaya, sehingga takut kalau dibuka ada klaster," kata Jumeri.

"Kemudian pertimbangan-pertimbangan yang konservatif, kepala daerahnya konservatif, sangat hati-hati untuk tidak segera membuka. Ini tentu butuh komunikasi untuk semua pihak," tambahnya.