Berita Populer Hari Ini
POPULER NASIONAL Mensos Risma Ajak Polri Tangani Bansos Disunat | Aturan PPKM Dilonggarkan
Berita populer nasional Tribunnews: Mensos Risma ajak Polri menangani bansos yang disunat, aturan PPKM dilonggarkan.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini berita populer nasional Tribunnews selama 24 jam terakhir.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengajak Mabes Polri untuk menangani langsung bantuan sosial (bansos) yang disunat.
Hal ini terkait adanya dugaan pemotongan dana program PKH dan BPNT di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Sementara itu, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali kembali diperpanjang hingga 6 September 2021 mendatang.
Kendati demikian, dalam masa perpanjangan ini pemerintah memberi kelonggaran aturan PPKM.
Baca juga: Harta Kekayaan Hasan Aminuddin, Suami Bupati Probolinggo yang Juga Terjaring OTT KPK, Total Rp7 M
Baca juga: Foto-foto Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan Suami Hasan Aminuddin Mengenakan Rompi Tahanan KPK
Dirangkum Tribunnews, simak berita populer berikut ini:
1. Profil Hasan Aminuddin
Berikut profil Hasan Aminuddin, suami Bupati Probolinggo sekaligus anggota DPR RI dari Partai NasDem yang dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK melakukan OTT di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (29/8/2021) malam.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengonfirmasi OTT ini.
"Benar, informasi yang kami terima, tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur," katanya, Senin (30/8/2021).
Meski demikian, Ali belum mengungkap siapa saja yang terjaring OTT.
2. Mensos Risma Ajak Polri Tangani Bansos Disunat
Baca juga: 9.000 KKS Belum Tersalur ke Warga Penerima di Lumajang Bikin Mensos Risma Ngamuk
Baca juga: Mensos Risma Tegur Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan, Ada Apa?
Kasus dugaan pemotongan dana program PKH dan BPNT di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur benar-benar mengundang perhatian publik.
Saking geramnya dengan dugaan bansos diduga Disunat Oknum Pendamping PKH, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini datang ke Desa Sawaran Kulon, Lumajang, Sabtu (28/8/2021).
Setelah mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket), Mensos Risma mencium indikasi pihak bank terlibat dalam kasus masalah bantuan sosial (bansos).
Pihak Bank diduga telah menunjuk mantan karyawannya memonopoli pasokan sembako e-warung hampir di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.
Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan petunjuk teknis e-warung.
3. Ustaz Yusuf Mansur Disomasi Peserta Tabungan Pembangunan Hotel Siti
Ustaz Yusuf Mansur mendapat somasi dari sejumlah peserta tabungan pembangunan dan pengembangan Hotel Siti di Tangerang pada 2012.
Ichwan Tony, kuasa hukum peserta tabungan tersebut, mengatakan, kliennya telah melayangkan surat somasi ke Ustaz Yusuf Mansur.
"Kami baru menyampaikan somasi lewat jasa ekspedisi," kata Ichwan Tony dalam jumpa pers virtual, Minggu (29/8/2021).
Baca juga: Ustaz Yusuf Mansur Kembali Tersandung Masalah, Disomasi Atas Kasus Ini
Baca juga: KRONOLOGI Ustaz Yusuf Mansur Disomasi soal Pembangunan Hotel, Ternyata Peserta Menabung sejak 2012
Saat ini Ichwan Tony baru mengirimkan surat somasi ke Ustaz Yusuf Mansur.
"Kalau tidak ada kejelasan, kami akan gugat perdata untuk wanprestasi, dan pidananya terkait dugaan penipuan," ucap Ichwan Tony.
4. Aturan PPKM Dilonggarkan
Pemerintah kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel mulai Selasa (31/8/2021) sampai 6 September nanti.
Dalam kurun waktu seminggu ini, pemerintah memberi pelonggaran aturan PPKM.
Di antaranya, terkait jam operasional mal hingga kapasitas orang makan di tempat alias dine in.
Hal itu tentunya dibarengi protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
"Seiring dengan kondisi situasi Covid-19 yang semakin baik dan implementasi protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang terus berjalan."
"Penyesuaian kapasitas dine in di dalam mal menjadi 50 persen," kata Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (30/8/2021).
Baca juga: Luhut: Yogyakarta dan Bali Masih Berlaku PPKM Level 4
Baca juga: Evaluasi PPKM, Jokowi Sebut Situasi Covid-19 di Indonesia Semakin Membaik
5. Wilayah Terapkan PPKM Level 4 Turun Menjadi 25 Kabupaten/Kota
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kabar baik situasi Pandemi Covid-19 sekarang ini.
Kepala Negara mengatakan jumlah wilayah yang menerapkan PPKM Level 4 di Jawa-Bali menurun.
"Level 4 dari 51 kabupaten/kota menjadi 25 kabupaten/kota. Level 3 dari 67 kabupaten kabupaten/kota menjadi 76 kabupaten kota," kata Jokowi dalam pernyataanya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin, (30/8/2021).
Selain itu, kata Presiden, jumlah kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 2 juga bertambah.
Hal ini karena daerah yang sebelumnya menerapkan PPKM level 3 kondisinya semakin membaik sehingga turun menjadi level 2, salah satunya Semarang Raya.
Baca berita populer lainnya
(Tribunnews.com)
