Hasil Survei: 45,6 Persen Responden Menilai Pemerintah Kurang Baik Tangani Pandemi Covid-19

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei nasional Charta Politika Indonesia menemukan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasa kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sudah tinggi. Namun masih lebih 30 persen yang merasa tidak puas.

"Tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 62.4 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, saat menyampaikan hasil survei Charta Politik secara daring, Kamis (12/8/2021).

Kendati begitu, kata Yunarto, masih ada lebih dari 30 persen masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

"Tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 34,1 persen dengan 3,5 persennya tidak memberikan respon," ucapnya.

Hasil survei menunjukkan, masyarakat yang dominan tidak puas atas kinerja pemerintahan Joko Widodo berada di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat, Maluku, dan Papua.

Menurutnya, persentase responden yang merasa tidak puas di wilayah tersebut mencapai lebih dari 40 persen.

"Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah tertinggi berada di wilayah Jawa Tengah & DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, NTB & NTT. Sementara tingkat kepuasan terendah berada di wilayah Maluku & Papua, Kalimantan, dan Sumatera," papar Yunarto.

Baca juga: Survei Charta Politika: 34% Masyarakat Tidak Puas dengan Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf

Meski tingkat kepuasan di atas 60 persen, kata Yunarto, angka itu cenderung menurun.

Tingkat kepuasan masyarakat meningkat dari Januari 2021 hingga Maret 2021, yaitu 64 persen pada Januari 2021, 64,6 persen pada Februari 2021, dan 65,3 persen pada Maret 2021.

Namun angka tersebut merosot hingga 62,4 persen pada pertengahan Juli 2021.

"Meskipun masih berada di atas 60 persen, terdapat kecenderungan penurunan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dibandingkan dengan survei periode sebelumnya," tuturnya.

Angka tersebut juga jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi pada Februari tahun lalu yang angkanya mencapai 70 persen.

Survei PPKM

Survei Charta Politika juga menyoroti tanggapan responden terhadap penanganan pemerintah atas pandemi Covid-19 dan PPKM.

Menurutnya, responden menilai penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19 masih rendah.

Dikatakannya, sebanyak 51,4 persen responden yang menyatakan kalau penanganan pemerintah sudah baik.

Sementara masih ada 45,6 persen masyarakat yang menilai penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah kurang baik.

Baca juga: Formappi: DPR Periode 2019-2024 Berkinerja Terburuk di Era Reformasi

"Berkaitan dengan penanganan pandemi, penilaian publik relatif tergolong rendah, berada di bawah 60 persen," katanya.

Terkait PPKM, katanya, "Sebanyak 52,7% responden menyatakan yakin penerapan PPKM di wilayahnya akan berjalan dengan baik."

Namun, angka tersebut belum dapat dijadikan rujukan kalau keyakinan masyarakat tinggi, sebab masih berada di bawah angka 60 persen.

"Jadi masih ada sebanyak 43,8 persen publik tidak meyakini kebijakan PPKM ini berjalan baik dengan 3,6 persen responden tidak menjawab," kata Yunarto.

Menurutnya, responden yang dominan tidak yakin kebijakan PPKM Levelisasi ini bisa berjalan baik adalah yang berdomisili di Sumatera, Jawa Barat dan Sulawesi, dengan angka rata-rata 45 persen.

"Wilayah dengan tingkat keyakinan paling rendah mengenai pelaksanaan PPKM akan berjalan baik adalah Sumatera, Jawa Barat dan Sulawesi," ucapnya.

Disebutkannya, ini berkorelasi dengan respon masyarakat yang tinggi untuk mengakhiri kebijakan PPKM Levelisasi ini, yaitu 54,7 persen.

Sementara yang ingin kebijakan ini dilanjutkan karena angka Covid-19 belum turun itu ada 20,8 persen, dan yang menginginkan adanya pelonggaran dari PPKM ini sebanyak 18,3 persen.

"Sebanyak 54.7 persen responden menilai langkah paling tepat setelah PPKM berakhir adalah menyudahi dan kembali ke masa new normal dengan pengetatan protokol kesehatan di setiap sektor," katanya.

Survei juga dilakukan terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap data yang disampaikan pemerintah, dalam hal ini Satgas Covid-19, yaitu update kasus Covid-19.

Baca juga: Formappi: DPR Periode 2019-2024 Berkinerja Terburuk di Era Reformasi

Yunarto mengatakan, pihaknya menemukan bahwa kepercayaan masyarakat masih tergolong rendah.

"Terkait informasi penambahan kasus aktif, kasus positif Covid-19 hingga kesembuhan dan angka kematian karena Covid-19 ini masih banyak masyarakat yang tidak percaya," kata Yunarto.

Dikatakannya, 53,1 persen masyarakat sudah percaya, namun 43,3 persen tidak percaya, dengan 3,7 persen tidak menjawab.

Dari 53,1 persen yang percaya, katanya, sebanyak 4,5 persen masyarakat sangat percaya dan 48,6 persen yang cukup percaya.

"Sedangkan yang kurang percaya 37,1 persen dan tidak percaya sama sekali 6,2 persen," ujarnya.

Yunarto mengatakan, angka masyarakat yang percaya yang tinggi belum dapat menjamin masyarakat bisa percaya.

"Kalau berdasarkan hasil dari kami, jika angkanya kurang dari 60 persen maka itu belum memastikan masyarakat percaya, jadi ini masih ada gap (kendala) yang harus dijelaskan kepada pemerintah," tuturnya.

Dikatakannya, survei Charta Politika Indonesia ini dilakukan pada 12 hingga 20 Juli 2021 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel yang dilibatkan sebanyak 1.200 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error kurang lebih 2.83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pada survei ini juga menyajikan tren dari data hasil survei yang diperoleh pada survei lapangan periode sebelumnya yakni tanggal 20-27 Februari 2020, serta data hasil survei menggunakan telepon yang dilakukan pada periode 1-8 Mei 2020, 6-13 Juni 2020, 6-12 Juli 2020, 26-29 Januari 2021, 24-28 Februari 2021, dan 20-24 Maret 2021.

Itu dipaparkan guna melihat dinamika perubahan persepsi publik selama masa pandemi Covid-19. (Tribun Network/Rizki Sandi Saputra/sam)