Virus Corona
Mahfud MD Sebut Presiden Sudah Pimpin Sendiri Penanganan Covid-19: Yang Tidak Tahu Hanya Menyalahkan
Menko Polhukam Mahfud MD ungkap jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memimpin sendiri penanganan Covid-19.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD ikut buka suara menanggapi tudingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak langsung memimpin penanganan Covid-19.
Mahfud menegaskan, sejak awal Presiden Jokowi sudah memimpin sendiri penanganan Covid-19.
Ia pun heran dengan adanya tudingan tersebut.
Sebab, selama ini Presiden sudah memimpin rapat siang dan malam untuk menangani Covid-19.
Baca juga: Aturan PPKM Level 4 Dilonggarkan untuk Hindari Unjuk Rasa? Ini Kata Mahfud MD
Baca juga: Kemenkes Izinkan Daerah PPKM Level 3 dan 4 Gunakan Tes Antigen untuk Pelacakan Kasus Covid-19
"Kalau ada yang mengatakan Presiden harus memimpin sendiri (penanganan Covid-19), Presiden itu sudah memimpin sendiri."
"Terus memimpin seperti apa yang harus sendiri? Ini sudah memimpin sendiri siang malam Pak Presiden (memimpin rapat sendiri)," kata Mahfud MD, dalam diskusi bersama Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (26/7/2021) pagi.
Bahkan, dalam situasi darurat Covid-19 seperti saat ini, Presiden terus memimpin rapat di akhir pekan.
Padahal, di hari-hari biasa sebelum pandemi, para menteri Presiden tidak akan menganggunya di akhir pekan.
"Hari Minggu (25/7/2021) kemarin coba bayangkan, dulu kalau hari normal, mulai Jumat sore sampai Minggu sore, kita tidak akan menganggu Presiden."
"Kita sudah kerja (di akhir pekan). Tapi saat ini Presiden Sabtu dan Minggu rapat lho," jelas mantan Pimpinan MK ini.
Untuk itu, Mahfud menyebut, mereka yang meminta Presiden memimpin sendiri penanganan Covid-19 adalah mereka yang tidak tahu dan hanya menyalahkan.
Padahal, dalam menangani Covid-19, situasi yang terjadi selalu berubah.
Untuk itu, penanganan Covid-19 juga selalu berubah untuk menyesuaikan keadaan yang ada.
"(Presiden) sudah memimpin sendiri karena situasinya begini, tapi orang yang tidak tahu kan hanya menyalahkan, menyebut 'tidak benar penangananya'."
"Padahal situasinya memang selalu berubah (dalam menangani) Covid-19 ini, jadi selalu diseusaikan dengan keadaan," jelas Mahfud.
Baca juga: Mahfud MD Ungkap Dalang di Balik Aksi Jokowi End Game, Hanya 7 Orang Iseng dan Sudah Minta Maaf
Presiden Diminta Pimpin Langsung Penanganan Covid-19
Sebelumnya diberitakan Tribunnews, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim menilai, jika PPKM Darurat diperpanjang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memimpin langsung penanganan Covid-19 di Tanah Air.
Sebab, Luqman menilai saat ini PPKM Darurat tidak berjalan efektif.
"Presiden langsung memimpin pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali, tidak lagi diserahkan kepada Menkomarves," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (20/7/2021).
Baca juga: Alasan Presiden Jokowi Longgarkan Aktivitas Ekonomi meski PPKM Dilanjutkan hingga 2 Agustus
Jika Presiden secara teknnis merasa perlu menunjuk pimpinan pelaksana PPKM Darurat Perpanjangan, maka Presiden dapat membentuk tim leader.
Tim leader ini terdiri dari menteri kesehatan, menteri agama, menteri polhukam, menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri sosial, menteri sekretaris negara, kapolri dan panglima TNI.
Komposisi tim leader ini untuk menjamin pelaksanaan PPKM Darurat Perpanjangan nantinya akan menggabungkan seluruh pendekatan, yakni pendekatan kesehatan, teritorial/kewilayahan, agama, sosial, hukum dan keamanan.
Selain itu, Luqman mengatakan, anggaran jaring pengaman sosial perlu ditambah, setidaknya mencakup Bansos, Bansos Tunai, Insentif Tenaga Kesehatan Daerah, Subsidi Upah Pekerja Formal/Informal, Insentif Industri, Subsidi UKM/UMKM.
"Skema realisasi kebijakan bantalan sosial itu harus disosialisasikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat pada saat perpanjangan PPKM Darurat diumumkan," ucapnya.
Baca juga: Politikus PKS Minta Pemerintah Kurangi Gimmick Atasi Covid-19
Di sisi lain, Luqman menyebut, vaksinasi harus menjadi bagian dari paket kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali dan PPKM Mikro di luar Jawa Bali.
Pelaksanaan vaksinasi menggunakan pendekatan teritorial, yakni Desa/Kelurahan, Dusun/RW dan RT.
"Adapun vaksinator dimobilisasi dari tenaga kesehatan pusat, daerah, tenaga kesehatan milik TNI, Polri, Ormas dan mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir di fakultas-fakultas kedokteran, AKBID, AKPER, dan lain-lain," pungkas Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB itu.
(Tribunnews.com/Maliana/Chaerul Umam)
