Pemerintah Diminta Tegas Terapkan PPKM Darurat hingga Beri Suplemen ke Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, minta pemerintah untuk tegas dan konkret dalam menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang mulai pada besok Sabtu (3/7/2021).

Diketahui, PPKM darurat ini akan berlaku di kawasan Pulau Jawa dan Bali, sampai 20 Juli 2021

Deddy mengatakan, pemerintah bisa melakukan semua langkah konkret yang dimungkinkan, agar masyarkat terlindungi dari ancaman Covid-19.

"(Langkah) Itu perlu dilakukan karena saat ini dampak pandemi Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan."

"Grafik tertular dan angka kematian terus meningkat signifikan," ucap Deddy, dikutip dari laman dpr.go.id, Jumat (2/7/2021).

Baca juga: PPKM Darurat Pengaruhi Momentum Pemulihan Ekonomi

Lanjut Deddy, hampir semua fasilitas kesehatan (Faskes) sudah penuh, hingga obat-obat penting juga makin sulit ditemukan di pasar,

Menurutnya, saat ini Indonesia telah memasuki gelombang kedua pandemi yang dinilai cukup berbahaya.

"Apalagi dengan munculnya varian-varian baru yang lebih berbahaya sebab penularannya sangat cepat, dampaknya yang fatal dan mulai menyerang kelompok usia muda," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Maka dari itu, ia meminta pemerintah untuk tak ragu dan bertindak tegas dalam membatasi mobilitas masyarakat dan isolasi daerah.

Baca juga: Besok PPKM Darurat Diberlakukan, Ratusan Satwa di Kebun Binatang Bandung Terancam Kelaparan

Deddy menuturkan, publik tak perlu memperdebatkan istilah kebijakan yang diambil pemerintah saat ini.

Dikatakannya, yang penting adalah aktivitas publik yang renta, termasuk mobilitas harus dikendalikan selama jangka waktu tertentu.

"Demikian pula isolasi cepat terhadap wilayah yang tinggi penularannya harus dilakukan secara berjenjang."

"Mulai desa atau kelurahan hingga kecamatan dan kabupaten atau kota," ujarnya.

Lanjutnya, PPKM darurat juga perlu dibarengi dengan pemeriksaan rapid test antigen secara cepat, dimana sifatnya mandatory di beberapa wilayah yang dianggap butuh.

Baca juga: Syarat Perjalanan Domestik selama PPKM Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021, Siapkan Kartu Vaksin

Beri Suplemen kepada Masyarakat

Ia juga meminta pemerintah untuk membagikan suplemen hingga obat-obatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Investasi dengan memberikan masker, suplemen seperti imboost, vitamin bersifat antioksidan seperti vitamin C, D, dan E, serta obat yang diharapkan dapat menjadi 'benteng pertahanan' tubuh rakyat seperti Ivermictin, Avimac atau bahkan Avigan, sesuai saran dari otoritas kesehatan," jelasnya.

Selain itu, Deddy menekankan, edukasi soal penerapan protokol kesehatan hingga langkah pertama saat terpapar Covid-19, perlu dijelaskan kepada masyarakat. 

Hal ini dilakukan agar masyarakat tahu pada tingkat mana mereka harus mendapat perawatan intensif Covid-19.

Sehingga, faskes tidak mengalami tekanan dan meringankan beban tenaga kesehatan.

"Dengan demikian fasilitas pelayanan kesehatan tidak mengalami tekanan akibat meningkatnya jumlah penderita," kata Deddy.

Politisi PDIP itu menilai, suatu sistem pemantauan warga yang tertular harus segera dibuat, demi kepastian pelayanan petugas kesehatan saat warga harus isolasi mandiri.

Menurutnya, sistem dan petugas yang telah terbentuk dalam mekanisme BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan bisa digunakan untuk pemantauan kondisi warga yang tertular Covid-19 tersebut.

Baca berita seputar PPKM Darurat lainnya

(Tribunnews.com/Shella Latifa)